Sarat Aroma Korupsi dan Mark Up Dana BOS, Kepsek SDN 253 Bangko Merangin Disorot

0

Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – Ada indikasi dugaan korupsi dan sarat penggelembungan (Mark Up) dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN 253 Bangko, Kabupaten Merangin Jambi, saat ini menuai sorotan dari wali murid.

Aroma tak sedap ini mencuat kepermukaan usai heboh diberitakan di medsos terkait realisasi penggunaan dana BOS tentang biaya kopi dan minum air mineral gelap dengan nilai yang benar-benar sangat fantastis dan tidak masuk akal.

Berdasarkan hasil investigasi dari Siasatinfo.co.id, Kasus dugaan Mark Up dana BOS kali ini telah memperpanjang daftar Pelaku bernama tikus yang korupsi di Kabupaten Merangin.

Pasalnya, terdapat pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler di SD NEGERI 253/VI BANGKO XII Jl. Pendidikan Rt.11, KELURAHAN PEMATANG KANDIS, Kecamatan Bangko.

Informasi yang didapat kuat dugaan SD Negeri 253 Bangko telah melakukan Mark Up saat pengajuan pencairan dana BOS dan penggunaan dana di beberapa komponen atau item yang tidak jelas peruntukannya.

Terperinci, berdasarkan data yang didapat, bahwa dugaan fantastis angka belanja
Pada Kopi AAA bubuk seberat 120 kg x 10.000, -per 1 kg, Gula Pasir putih seberat 90 kg x 14.000,- Air minum gelas mineral 110 dus x 20.000,- tarif harga modus pihak sekolah mencari keuntungan.

Terkait besarnya belanja khusus pada komponen Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 253 ini mencapai kisaran 40 hingga 50 persen dari total penerimaan per tahap.

“Kami menduga ada aroma korupsi dan Mark Up di sekolah SD Negeri 253 Bangko Merangin. Sebab, telah melebihi ambang batas belanja maksimal dan tidak adanya transparansi papan Informasi terpampang pada dinding sekolah.

Ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 8 tahun 2020 Tentang Juknis BOS dan juga undang undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008”.

Bukan hanya itu saja sebut sumber, dugaan Praktik pungli modus suka rela juga dilakukan oleh Kepsek Bahrina.

“namanya saja sukarela, tapi wajib bayar, kalau tidak di bayar orang tua murid di panggil. Minta uangnya setiap hari jumat dan sabtu. Hari sabtu dananya untuk bayar hutang,” jelas sumber pada Media Siasatinfo.co.id.

Uang hasil pungli itu langsung di kumpulkan oleh kepsek Bahrina, ya jumlah nya suka rela dan tidak di patok berapa mau ngasih, tapi wajib bayar,”kata sumber.

Parah lagi, uang jajan anak senilai 2000 sampai 5000 rupiah, juga dilahap oleh Kepsek Bahrina. Kasian kami yang ekonomi rendah ini, sementara hari jumat dan sabtu anak kami sering tidak jajan karena uangnya dimintai oleh Kepsek Bahrina.

Tidak itu saja kata sumber, pada Rabu (24/11/21) pungutan uang perpisahan pada 2020 lalu senilai Rp 250.000 per siswa juga ikut mencuat.

Disebut salah satu orang tua murid jika saya tidak membayar uang tersebut maka anak saya terancam tidak lulus sekolah.

Ditambah sumber lainnya disaat pendaftaran anak saya dulu disekolah SD Negeri 253 anak saya dikenakan beban senilai 550.000, itu sekaligus dan tidak bisa dicicil.

Uang pembangunan panggung, 10.000
Uang cuci gorden 5000, ganti alas Meja 5000 per siswa.

Saat ditemuai awak media di ruang kerjanya Rabu 24/11/21 pukul 09: 38 pagi dihadapan Ormas Ketua Aliansi Indonesia beserta Media BAHRINA, S.Pd., Kepala Sekolah “mengakui terkait penggunaan dana Bos tersebut, iya itu RAB nya sebelum di revisi maklumlah kami sebagai kepala sekolah tidak pernah di sosialisasikan oleh Disdikbud bagaimana membuat RAB yang benar, itu semua hasil tanya tanya kawan ucap BAHRINA.

Saya tekankan kata Kepsek Bahrina RAB yang beredar di tengah-tengah Masyarakat itu RAB yang sebelumnya di revisi.

Lebih lanjut, disoal terkait 250.000 uang perpisahan Kepsek Bahrina juga akui itu benar, cuma disaat itu saya hanya sekedar membuka acara saja selebih itu saya tidak tau, semua saya serahkan ke Komite.

Jika uang yang kami pungut suka rela 2000 sampai 5000 itu juga iya, cuma untuk infak pembangunan saya tidak mematok kata Bahrina suka rela saja siapa yang mau siapa yang tidak ya tidak apa-apa.

“Dikatakan Ketua Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Merangin Kepala sekolah harusnya mencerminkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap semua aspek demi memajukan sekolah.

Selain itu, kepala sekolah itu harus lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya. Dan tentunya lebih humanis terhadap guru murid dan orang tua murid.

Menyikapi hal tersebut, melalui media ini kepada Inspektorat Merangin dan Kadisdik Merangin untuk segera mengevaluasi sekolah ini.

Tak luput juga untuk segera menurunkan Tim monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah secara terbuka dan transparan dengan para Guru-guru lainnya.(Bayhakie)

Tinggalkan Balasan