Kepsek SMKn 6 Keliling Danau Masih Pungut Uang Komite

0
Foto, Kepsek SMKn 6 Jujun Hairul Spd.
Spread the love

Siasatinfo.co.id Berita Kerinci,-Pungutan uang komite sekolah di SMKn 6 Desa Jujun Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, masih saja berani memungut uang ke Wali Murid dengan dalih untuk bayar honor para guru non PNS.

Selain pungutan uang komite, Kepsek Hairul saat ini sedang mengelola dana pembangunan sekolah untuk 4 lokal dengan jumlah dana Rp 800 juta, tanpa melibatkan para guru, Komite dan Bendahara.

Soal Pungutan Komite, Kementerian pendidikan dan kebudayaan menanggapi perihal larangan pungutan di sekolah dengan menerbitkan surat nomor 82954/A-14/Hk/2017, tentang penjelasan mengenai larangan pungutan di SMA/SMK/SLB.

Berhasil diperoleh keterangan dari LSM LPI Tipikor, Pungutan uang komite sekolah di SMKn 6 Desa Jujun tersebut masih melakukan pungutan uang komite.

Hali ini diakui, Pjs Kepsek Hairul, pungutan uang komite memang tidak dibolehkan, tapi pungutan ini dilakukan oleh Komite, Sabtu (28/09/19) diruang kerjanya.

“Ya, saya tau pungutan uang komite tidak dibolehkan. Tapi kan komite yang memungutnya, bukan pihak sekolah,”kata Kepsek Hairul Spd.

Diakuinya, dana komite yang dipungut kepada siswa tiap orangnya sebesar Rp 100 ribu untuk bulan pertama ia menjabat Pjs Kepsek, dengan jumlah murid 85 orang.

Polemik tentang pungutan sejumlah uang yang dilakukan oleh komite sekolah kepada siswa/orangtua siswa menjadi terang dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

Secara tegas permendikbud tahun 2016 ini melarang komite sekolah untuk melakukan pungutan. Dalam pasal 12 huruf b disebutkan komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

Surat ini di tandatangani oleh sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi 22 Desember 2017.

Mestinya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, lebih banyak melakukan sosialisasi ke tiap sekolah agar tidak terjadi pungutan yang dapat menghambat kelancaran pendidikan. (jn/red).

Tinggalkan Balasan