Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Buntut dari penyerobotan tanah perladangan warga sekitar 1 hektar serta pengrusakan tanaman petani gegara kontraktor pada pekerjaan proyek perkerasan jalan menuju Asrama Brimob di Belui Tinggi terpaksa diblokir Warga setempat.
Pantauan dilapangan Siasatinfo.co.id, pemblokiran dilakukan oleh Emak – emak bersamaan dengan perwakilan dari Keluarga Besar Tunggu Dapu, Jumat (3/10/2023) yang mengklaim tanah mereka dikerjakan kontraktor pelaksana tanpa izin pemilik tanah.
Selain memblokir jalan usai dikerjakan itu, para emak-emak dari Perwakilan Keluarga Tunggu Dapu membawa linggis untuk menggali lubang untuk menanam pohon pisang di badan jalan.
Diketahui bahwa proyek tersebut dikerjakan kontraktor tanpa papan merk serta berkembang isyu bahwa paket proyek ini merupakan Pokir (Pokok Pikiran) Edminuddin selaku Ketua DPRD Kerinci, tepatnya berlokasi di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Menurut Ibu Sri Hartati dari perwakilan pemilik tanah itu, aksi pemblokiran jalan dilakukan sejak pagi hari, Jum’at (3/10/2023) karena tidak ada solusi dari Pemkab Kerinci.
“Kami akan pengajuan laporan resmi kepada Kepolisian Resor Kerinci karena tanah nenek moyang kami diserobot dan tanaman dirusak tanpa ganti rugi.
Kami tidak butuh hanya mediasi, kami butuh negosiasi tentang tanah nenek moyang dari tunggu dapu diserobot oleh orang yang tidak bertanggungjawab,”ujarnya.
Ditambahkan pihak keluarga pemilik tanah tersebut, mereka berharap agar Bupati Kerinci dan DPRD Kerinci untuk membantu mencari solusi tentang penyerobotan tanah nenek moyang mereka.
“Kami minta agar bapak Bupati dan pihak dari DPRD untuk turut menyelesaikan permasalahan ini.
“Tanah ini merupakan warisan nenek moyang kami sebagai tempat penyambung silaturahmi dan komunikasi keluarga,”ujar pihak pemilik tanah.
Anehnya, kontraktor pelaksana dalam pekerjaan proyek ini sepertinya hanya lepas tangan. Padahal keributan ini dipicu dari ulah dan perilaku pelaksana yang main serobot serta pengrusakan terhadap tanaman warga.
Diharapkan, pihak berwenang dan Dinas PUPR serta Pemkab Kerinci untuk bertindak tegas terhadap kontraktor pelaksana atas peristiwa yang memantik keributan pada proyek ini.(Mul/Wan/Red)
