Terkait Rp 7,8 Miliar Cair 100 Persen, BPK RI Jambi Ditantang Tegas Audit 4 Mega Proyek Kerinci

0
Kondisi Mega Proyek Saat Sidak Komisi III DPRD Kerinci. Media Siasatinfo.co.id
Spread the love

Siasatinfo.id, Berita Kerinci  – Mega Proyek tender sejumlah empat paket dengan nominal uang capai Rp.7,8 Miliar anggaran tahun 2020, hingga menyeberang dikerjakan sampai bulan Maret 2021 itu menuai sorotan tajam dari semua kalangan.

Selain soal pekerjaan fisik yang terkesan amburadul, mencuat lagi pengajuan surat perintah mencairkan (SPM) dari SKPD Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terealisasi bulan Desember 2020.

Polemik muncul dipublik cukup beralasan, sudah tau pekerjaan molor, eh malah dana seratus persen bisa diajukan. Pertanyaannya? atas dasar apa pihak Konsultan, PHO, dan PPK berani menandatangani tarmen 100 persen diajukan pihak rekanan tersebut.

Berhasil dihimpun siasatinfo.co.id, Rabu 7 April 2021, Empat mega proyek antaranya, Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D, Pembangunan lanjutan Masjid Islamic Center Kerinci dan Pembangunan kantor Camat di Kerinci.

Selain proses fisik pengerjaan tak tuntas, hingga akhirnya menyeberang tahun, uang pun tercair dengan notabene lengkap administrasi pengajuan pencairan dana 100 persen.

Terpisah pihak DPPKAD Kerinci dihubungi siasatinfo.co.id, Rabu (7/4/2021) dua hari lalu sekitar pukul 16:30 wib, mengakui ada SPM pencairan dana 100 persen 4 mega proyek kelar pencairannya bulan Desember 2020.

Pembayaran pekerjaan 100 persen kepada empat perusahaan yang mengerjakan proyek tentu berdasarkan hasil dari tim PHO, PPK, Konsultan Pengawas dan SPM dari Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.

“Pencairan dana berdasarkan administrasi lengkap yang diajukan SKPD terkait. Baik itu dari Tim PHO, PPK, Konsultan Pengawas, sehingga SPM diajukan Pengguna Anggaran (PA) ke Dinas Keuangan,”ungkap Eddi Kabid Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Kerinci.

Namun kata Eddi, kewenangan DPPKAD sebatas administrasi, terkait bagaimana kondisi di lapangan, bukan ranah DPPKAD.

“Bagaimana kondisi ril di lapangan itu bukan ranah kami. Kami sarankan lebih baik di konfirmasi dengan SKPD terkait agar informasinya tidak simpang siur,” jelasnya.

Untuk diketahui, empat mega proyek di Kabupaten Kerinci tahun 2020 dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAU) APBD Kerinci tak tuntas tepat waktu hingga akhir tahun. Anehnya, pembayaran justru sudah 100 persen kepada rekanan.

Data yang dihimpun, empat mega proyek tersebut yakni, proyek RSU di Ujung Ladang dikerjakan CV Purnama Jaya Konstruksi dengan nilai Rp 1,8 Miliar.

Untuk paket RSU di Bukit Kerman dikerjakan CV Gunung Bujang dengan nilai Rp 1,8 Miliar.

Kemudian, proyek Islamic Center di Semurup dikerjakan oleh PT Halim Pratama Perkasa, nilai paket Rp 2,9 Miliar.

Pembagunan Kantor Camat Gunung Raya dikerjakan CV Jambi Hulu Karya dengan nilai Rp 1,3 Miliar.

Semakin tajam disorot, pihak keuangan Pemkab Kerinci sepertinya kecolongan oleh kongkalingkong disinyalir dilakukan Dinas PUPR Kerinci dengan para pelaksana 4 mega proyek mencapai Rp.7,8 Miliar.

Tak luput, tim audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ditantang tegas untuk menelusuri soal mutu dan kwalitas empat mega proyek ini.

“Kita minta agar pihak BPK RI perwakilan Jambi untuk betul-betul selektif soal mutu dan kwalitas pekerjaan 4 mega proyek ini. Kita juga tak ingin ada main mata tim audit BPK dengan pihak rekanan maupun dinas PUPR.

Selain mutu, kita juga minta BPK menelusuri kecolongan keuangan dinas DPPKAD atas usulan SPM dinas PUPR Kerinci.

“Dana 100 persen yang dicairkan atas rekening empat perusahaan atau rekening daerah. Jika ke rekening perusahaan tentu ini perlu ditindak tegas pihak BPK RI perwakilan Jambi,”tandas sumber Siasatinfo.co.id.(Dfi/Red).

Tinggalkan Balasan