Siasat Info-Jakarta –RIBUAN tenaga honorer K2 dari sejumlah kota di Indonesia memutuskan bertahan di kawasan Monas hingga malam hari.
Mereka tidak akan pulang sebelum Presiden Joko Widodo menemui mereka.
Sebelumnya, sejak Selasa (20/10/2018) pagi, massa sudah melakukan aksi di depan istana negara. Namun, hingga petang, tidak ada perwakilan massa aksi yang ditemui oleh presiden maupun perwakilannya.
Pantauan Warta Kota pada Senin dini hari, ribuan honorer masih berada di sekitar pintu masuk Monas depan istana negara.
Mereka memilih menginap, meski tanpa bekal yang cukup. Mereka tidur beralaskan koran bekas, sebagian merebahkan badan begitu saja di pelataran.
“Tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui kami. Kami akan bertahan sampai aspirasi kami bisa sampai ke presiden,” kata Aries, perwakilan peserta aksi dari Sragen ditemui pada Selasa tengah malam.
Ia mengatakan, aksi demonstrasi diikuti sekitar 150 ribu orang dari seluruh Indonesia.
Sempat saat gesekan saat pendemo mencoba mendekat ke pintu gerbang istana negara.
Massa kesal karena presiden seolah tidak ada itikat baik untuk sekadar menerima perwakilan pendemo.
Ketua Forum Honorer K2 Sragen, Uut Haryanto mengungkapkan, dalam aksi kali ini, mereka mengajukan sejumlah tuntutan yang sama seperti aksi-aksi yang mereka lakukan sebelumnya.
“Tuntutan kami segera sahkan revisi UU ASN No 5/2015, tolak pengangkatan P3K dan kami minta Presiden Jokowi segera mengambil keputusan mengangkat semua honorer K2 tanpa tes dan tanpa batasan usia,” kata Uut.
Para pendemo juga mengingatkan bahwa pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014.
Janji Jokowi itu salah satunya tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 diatas materai Rp6000.
Dalam sejumlah kesempatan kampanye saat itu, Jokowi juga menjanjikan pengangkatan honorer menjadi PNS.
Lebih dari empat tahun kepemimpinannya, janji itu terus ditagih oleh tenaga honorer.
Mereka kecewa lantaran pada masa kampanye, para tenaga honorer seolah hanya menjadi komoditas politik untuk meraup suara.
Dalam kesempatan itu, pendemo juga menyoroti soal salah satu persyaratan penerimaan CPNS tahun ini, dimana batasan usia yang ditetapkan maksimal 35 tahun.
“Honorer K2 sudah terverifikasi datanya oleh BKN. Kami sudah berjuang mengabdi puluhan tahun dan hanya berhonor sangat tidak manusiawi. Bahkan, ada yang sudah mengabdi di atas 30 tahun tapi tidak ada kejelasan. Sementara pemerintah tidak adil, membuka lowongan PNS K2 justru untuk usia maksimal 35 tahun, padahal yang namanya K2 aslinya ya justru yang sudah di atas 35 tahun itu.”
“Maka dari itu di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, kami ingin menyampaikan kembali aspirasi para honorer K2. Kami ingin meminta kejelasan,” ungkapnya.
Uut menyebut, jika pada aksi kali ini tidak ada respon dan kepastian jawaban dari pemerintah, maka sesuai instruksi ketua K2 pusat, akan melakukan mogok bersama pada 31 Oktober secara nasional.
“Selanjutnya kita akan bersama mengikuti petunjuk dari ketua pusat setelah berkumpul di Jakarta. Yang jelas tuntutan kami diangkat PNS tanpa tes dan batasan usia,” tegasnya.
