Siasatinfo.co.id, Berita Batanghari – Parah!! Mencuat honorer pekerja di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pemkab Batanghari Jambi tega disunat orang kantoran.
Padahal untuk upaya penurunan stunting di Kabupaten Batanghari, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) sangat berperan penting dengan melibatkan tim penyuluh keluarga berencana.
Dan ini harus ada tim pendamping keluarga (TPK) yang di tugaskan disetiap kecamatan dan di masing – masing desa atau kelurahan khusus nya Kecamatan Muara Bulian.
Namun apa yang menjadi hak Tim pendamping keluarga berupa honor bulanan yang sudah di tetapkan oleh Dinas malah dipotong masuk kantong oknum koordinator petugas lapangan keluarga berencana kecamatan Muara bulian yaitu Suparmi. S,ST.
Salah satu petugas tim pendamping keluarga(TPK) wilayah kecamatan Muara Bulian inisial T menyampaikan ada nya Penerimaan honor yang tidak sesuai dari Dinas PPKBP3A Batanghari.
Diketahui, honor untuk masing masing petugas TPK Rp.110 ribu tiap bulan per orang yang dibayarkan.
Tetapi menurut T mengatakan honor yang ia Terima dari Balai penyuluhan KB terhitung dari Bulan Februari, myaret dan April (3 bulan) yang mestinya berjumlah Rp. 330.000.
“Dari Rp. 330.000, honor malah diterima hanya sebesar Rp. 110 ribu saja. Ini namanya pemotongan yang menimbulkan asumsi korupsi oknum Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Bahkan dibalik pemotongan honor TPK ini, untuk honor bulan Januari tidak ada kejelasan.”
“Sudah 3 bulan kami bekerja namun honor yang saya terima hanya 110 ribu rupiah saja, tidak tau sisa nya kemana,”ujar sumber dengan nada gusar.
Saat di Konfirmasi wartawan beberapa waktu lalu salah satu staf DPPKBP3A Batanghari mengatakan bahwa honor TPK sudah di bayar melalui balai penyuluh KB.
“Sudah kita bayarkan secara full dan ini laporannya. Silahkan tanya langsung pada koordinator PLKB nya, karena honor tersebut sudah di bayarkan semua,” kata salah satu staf sembari menunjukkan bukti SPJ pembayaran dari Balai Penyuluh KB. kala itu.
Terpisah, koordinator PLKB kecamatan muara bulian tersebut tidak berada di tempat saat di jumpai wartawan guna keperluan konfirmasi.
Dikhawatirkan pemotongan honor tersebut sudah lama terjadi dan bisa saja TPK di desa dan kelurahan lain nya di kecamatan Muara Bulian mendapat perlakuan yang sama oleh Suparmi. (Herlas)
