Kisruh Kasus Mark Up Ratusan Juta DD Tanjung Bungo Kerinci Terus Bergulir, Warga Minta Inspektorat Tidak Bersekongkol

0

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Modus kecurangan Kades Romi Afriandi dalam mengelola Ratusan Juta Dana Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi mulai terkuak satu persatu yang terindikasi korupsi terus bergulir.

Tercatat pada pembaruan data 27 Juni 2024 untuk Desa Tanjung Bungo laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 654,5 Juta terindikasi korupsi hingga menuai kisruh dan kini sontak membuat masyarakat resah.

Nominal DD Rp.654,5 Juta itu, belum termasuk Rp.100 Juta bantuan dana dari Provinsi Jambi yang tak jelas kegunaannya oleh Kades Romi.

Berdasarkan data-data dilapangan berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Rabu (17/7/2024), pukul 07:30 WIB menyebutkan, bahwa laporan realisasi penyaluran uang desa setempat sengaja digelembungkan supaya Kades Romi Afriandi dapat meraup untung besar untuk memperkaya diri dan keluarganya.

Laporan dugaan keuangan DD 2023 terparah yaitu, Mark Up dan fiktif terbukti di kegiatan penyambungan pipa air bersih ke masing-masing rumah tangga menelan dana sebesar Rp.125.666.800, (Rp.125,6 Juta).

“Pelaksanaan untuk penyambungan pipa air bersih di desa kami harusnya terlaksana dianggaran 2023 dan sampai tahun 2024 ini belum nampak kegiatannya.

Kalau Kades Romi melaksanakan anggaran biaya Rp.125 juta di tahun 2024 ini berarti biaya air bersih 2023 dikemanakan biayanya.”

Kami warga sini betul-betul sudah dicurangi dan tertipu dengan permainan Kades Romi dalam mengelola uang desa, kita berharap pihak berwenang betul-betul memeriksa dan tidak ikut bermain curang dengan Kades,”tandas beberapa Warga Tanjung Bungo.

Menurut warga lagi, Pembuatan laporan SPJ dan APBDES diupahkan Rp.15 sampai 20 jutaan oleh Kades Romi dengan kesan lengkap tetapi mengecoh tim pemeriksa Inspektorat.

“Kabarnya laporan SPJ dan APBDES diupahkan dengan biaya dari Rp 15 hingga 20 jutaan oleh Kades.

Dalam laporan keuangan Kades Tanjung Bungo ini kelihatan lengkap, tapi coba cek penyaluran keuangannya langsung dengan masyarakat sini pasti tidak sesuai,”ujarnya sumber dari warga.

Terpisah diungkapkan sumber Warga Tanjung Bungo ke Siasatinfo.co.id, bahwa selain pengadaan air bersih hingga lewat tahun 2023 dan pertengahan 2024 ini tidak terlaksana, Kecurangan harga pipa pun di Mark Up.

“Pipa tak jelas merk itu dibeli Kades Romi dengan jumlah sekitar 166 batang, dan harus sudah dikerjakan pada anggaran 2023.

Sebanyak 166 batang pipa itu katanya masih menumpuk didalam rumah kades, harga per batang pipa kalau dibagikan dari pagu anggaran sebesar Rp.125.666.800, tentu cukup mahal harganya.”

“Harga perbatang pipa yang dibeli Kades Romi mencapai angka sekitar Rp.757.000, coba bayangkan harga pipa mana yang per batang seharga demikian,”jelasnya.

Lebih parah lagi, anggaran biaya Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat sebesar Rp. 35,5 Juta, dana kegiatan diduga lahan korupsi kades.

Sementara anggaran operasional untuk Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) hanya Rp 450 Ribuan, dan diperkecil lagi biaya operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa hanya Rp. 3.750.000.

Lalu untuk biaya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Rp 16.500.000, dipertanyakan kebenarannya. Dan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 9.300.000, ini pun dicurigai tidak sampai ke orang adat.

Namun, Kades Tanjung Bungo dihubungi kru Siasatinfo.co.id beberapa waktu lalu menyangkal dan mengakui semua sudah terlaksana, kenyataan dilapangan warga masyarakat malah mengaku kades berbohong dan banyak curangi warga.

“Anggaran  biaya Posyandu Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, stunting Insentif Kader habiskan uang DD Rp.53 Jutaan, ini kuat dugaan ladang korupsi kades.

Uang bantuan bibit unggul untuk masyarakat petani sebesar Rp.40 Juta, tunjukkan siapa saja petani yang menerima, bibit unggul bermerek mana yang kades beli.

“Kami berharap agar Kades Romi ini diperiksa Irbansus dengan atensi Kepala Inspektorat Pemkab Kerinci, masyarakat siap juga diperiksa kemana uang desa dikucurkan.

Jangan semena-mena dengan uang negara, pihak Irban Wilayah yang menangani desa kami harus ikut bertanggungjawab jika tak ingin dilaporkan bersekongkol dan ikut menikmati korupsi uang desa kami,”pungkas warga dengan nada kesal.(Mul/Mdona/Red)