Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Lagi, mencuat ada pungutan liar dalam proses pencairan ratusan juta Dana Desa pada administrasi kepengurusan anggaran dana desa (ADD) di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Modus pungli sering terjadi ketika berurusan di kantor Dinas Keuangan daerah Pemkab Kerinci yaitu DPPKAD, yang diduga dilakukan oknum petugas agar proses persyaratan untuk pencairan mudah dan cepat.
Informasi berkembang berhasil diperoleh, dugaan pungli yang dilakukan dengan jumlah bervariasi. Nominalnya ada yang Rp. 500.000, dan Rp. 300.000, untuk setiap pencairan. Dan sebelumnya untuk mendapatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) juga ada pembayaran uang.
“Untuk mendapatkan surat perintah pencairan harus ada setoran,”ujar sumber dilansir dari Explorenews.net, Senin (26/4/2021).
Pencairan ADD Alokasi Dana Desa yg bersumber dari APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dijadikan 4 kali tahapan pencairan hingga sekarang belum realisasi.
“Rencana 4 kali tahapan pencairan hanya isapan jempol belaka, hingga sekarang gaji panitia Pilkades serentak dan gaji perangkat Desa belum ada dicairkan ulah sulitnya mendapatkan SP2D,”ujar sumber yang namanya tidak mau ditulis.
Perlu diketahui, wakil bupati kerinci, Bapak . Ir. H. Ami Taher pernah berjanji di saat pertemuan dan tatap muka di ruang Pola kantor Bupati yang dihadiri seluruh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam Kabupaten Kerinci.
Saat itu beliau berjanji akan mengusut tuntas dan menindak tegas jikalau ada Dinas/Instansi yang meminta uang dalam hal pencairan.
Namun hal yang disampaikan Wakil Bupati Kerinci seolah-olah tidak dijabah oleh DPPKAD Kabupaten Kerinci. Sepertinya wakil Bupati Kerinci Ami Taher lupa akan janjinya untuk mengusut hal tersebut.
Sementara itu, Kadis DPPKAD Kabupaten Kerinci Nirmala saat dihubungi siasatinfo.co.id, melalui via selulernya tidak sedang aktif.
Hingga berita dipublish, Kadis DPPKAD Nirmala masih sulit dihubungi, sehingga soal belum ada kejelasan soal marak disorot Pungli di dinas yang ia pimpin.(Red Sst).
