Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mencuat dugaan pelaksanaan ketahanan pangan senilai ratusan juta di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi hanya sebagai sarang empuk SPJ rekayasa yang berpotensi korupsi dan merugikan keuangan negara yang harus diusut penegak hukum.
Untuk diketahui bahwa Kecamatan Gunung Tujuh terdiri dari 13 Desa dan setiap desa memiliki ketua pelaksana penanaman pangan yang terbentuk secara terpisah dari struktur Pemerintahan Desa.
Namun sayangnya, pengurus yang terbentuk hanya sebagai tameng bagi para kades untuk memuluskan pencairan dana. Sementara untuk pelaksanaan penanaman pangan keuangannya dikuasai Kades tanpa laporan jelas.
Menurut salah satu ketua ketahanan pangan mengungkapkan bahwa, uang cair pun tidak diketahui pengurus, mereka hanya terpampang nama saja sebagai jabatan ketua bersama pengurus lainnya.
“Kami hanya ditunjuk sebagai pengurus ketahanan pangan untuk penanaman jagung. Soal berapa anggaran dan bagaimana pembelian tampang jagung dilakukan Kades saja.
Setelah panen jagung hasilnya pun gagal dan kemudian dibeli lagi tampang kentang sebanyak 2 ton tanpa melibatkan kami pengurus.”
“Saya selaku ketua tidak dilibatkan dalam pelaksanaan keuangan ketahanan pangan. Kami hanya sebagai pekerja, uangnya berjumlah sekitar Rp. 147 juta untuk Desa Pesisir Bukit hanya dikuasai Kades,” Ujarnya ketua ketahanan pangan setempat.
Terpisah menurut sumber lainnya menyebutkan rata-rata kejadian sama terjadi dugaan rekayasa SPJ rekayasa di masing-masing Desa Se-Kecamatan Gunung Tujuh perlu diusut Inspektorat Kerinci.
“Coba cek foto-foto yang dilampirkan sebagai laporan ketahanan pangan. Jangan-jangan kentang yang di foto Kades milik orang lain.
Kalau memang ada kentang yang berhasil panen suruh Kades menunjukkan laporan keuangan dari hasil penjualan kentang,” Ujar sumber.
Terkait daftar anggaran setiap masing-masing desa Se-Kecamatan Gunung Tujuh di Kasi Aset Kantor Camat berapa kali dihubungi via telp enggan menjawab padahal handphone aktif bernada dering.
Namun hingga berita ini dilansir Siasatinfo.co.id, Rabu (9/9/2026) belum diperoleh keterangan dari Kades Pesisir Bukit terkait anggaran ketahanan pangan dengan dugaan SPJ rekayasa. (Mul/Red)
