Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – Kisruh pengangkatan dan rotasi 237 Kepala Sekolah SD Se-kabupaten Merangin kini terus menuai polemik dan makin hangat di sorot banyak kalangan.
Sebab, selain beraroma bandrol nilai uang diduga menggerus kantong puluhan juta per setiap Kepsek yang menduduki kursi baru, jabatan tersebut malah ditolak walimurid.
Parahnya lagi, belum genap 1 minggu pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati H. Muhammad Syukur, S.H.M.H, puluhan Kepsek malah memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Lebih memalukan lagi, disalah satu sekolah SD dengan langtang menyegel dan memasang spanduk di gerbang masuk sekolah di Kecamatan Tabir.
Menurut informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, mencuat kepermukaan sebelum pelantikan terjadi dugaan praktik pungutan liar (Pungli) sekitar belasan juta rupiah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Merangin.
Dari sejumlah pengakuan yang berhasil dihimpun, banyak calon kepala sekolah mengaku diminta membayar sejumlah uang berkisar Rp.15 juta hingga Rp. 25 juta sebelum surat keputusan keluar.
Uang itu dikatakan sebagai “Jaminan Penempatan” agar bisa bertugas di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal dan aksesnya mudah. Namun faktanya setelah dilantik, sebagian besar justru ditempatkan sangat jauh.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya lebih dari 20 orang kepala sekolah baru menjabat mengajukan permohonan untuk melepaskan jabatannya.
Secara tertulis, mereka menyampaikan alasan kesulitan akses lokasi penempatan yang melewati jarak tempuh yang sangat jauh.
Mereka mundur dipicu kondisi fisik yang tidak lagi prima untuk berpergian jauh, karena rata-rata yang di pindah tugaskan Kepsek kebanyakan sudah lansia dan akan masuk masa pensiun.
Salah satu yang berani bicara terbuka adalah Budi Yansen PLT Kepala Sekolah SDN 102/VI Merkeh. Dalam rekaman video yang beredar di laman beranda Facebook, Tiktok dan YouTube.
Ia menyatakan kekecewaannya karena janji yang disampaikan tidak ditepati. Bahkan, ia mengaku sempat diminta membuat pernyataan tertulis bahwa tidak ada pungutan apa pun, namun ia menolak dan memilih membuka fakta yang sebenarnya.
Ia blak-blakan mengungkap fakta dugaan setoran jabatan Rp.15–25 juta dan tawar-menawar SK Kepsek menjadi Rp.15 juta.
Ungkapan ini sontak saja dibanjiri komentar miring dan cibiran pedas terhadap Dinas Pendidikan yang tidak dapat ditampik petinggi Dinas Pendidikan Merangin.
Dalam video tersebut ia Mengaku dipanggil Kabid Dikdas Tabri Ahmad, ia diminta buat video klarifikasi palsu dengan iming-iming akan di berikan SK tetap.
Budi Yansen mengakui selama dalam ruangan bersama Kabid Dikdas Tabri Ahmad, dirinya mengalami tekanan bertubi-tubi, bahkan di ancam akan di panggil oleh atasannya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, Dr. Misrinadi, S.Pd., MM melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Tabri Ahmad, S.Pd. M.M. saat dimintai keterangan via pesan Whatsapp media ini selasa (9/6/26) membantah dengan singkat, “Itu tidak benar,”Ujarnya singkat.
Dalam pernyataan di tempat lain, Dr. Misrinadi di dampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Tabri Ahmad, membantah keras adanya kebijakan resmi yang meminta pembayaran apa pun.
“Jika ada oknum yang meminta uang, itu adalah tindakan pribadi dan melanggar aturan, bukan kebijakan dinas,” ujar Misrinadi.
“Seolah ingin melepaskan diri sendiri dan keluar dari masalah. membiarkan orang utusan nya berdiri sendiri”
Namun penjelasan itu belum memuaskan banyak pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Merangin di minta panggil Kadis Misrinaldi, Kabid Dikdas Tabri Ahmad serta oknum calo S dan E untuk memberikan klarifikasi secara resmi dan terbuka.
Banyak pihak meminta Komisi II DPRD Kabupaten Merangin untuk melakukan audit menyeluruh agar tidak ada celah penyalahgunaan wewenang di tubuh Dikbud.
Bahkan kini, Inspektorat Daerah, Unit Tipikor Polres dan Kejaksaan Negeri Merangin pun telah diinstruksikan untuk menelusuri kebenaran laporan dugaan pungutan tersebut, (Bay)
