Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah menguap kepermukaan publik tentang miliaran dana pelaksanaan paket proyek Bidang Tanggap Darurat (TD) Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Jambi, anggaran APBD-Perubahan akhir tahun 2025, Kabid Saprida berdalih seluruh paket TD didampingi pihak Kejaksaan.
Pengakuan Saprida ST, kepada kru Siasatinfo.co.id selaku Kabid TD perlu dipertanyakan kebenarannya, apa benar ada MoU antara Bidang TD dikelola semuanya didampingi tim Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
Sementara berdasarkan investigasi dan informasi di peroleh dilapangan, pelaksanaan paket proyek ditemukan tidak ada papan merk dipasang kontraktor dilokasi yang menunjukkan bahwa ada pekerjaan proyek didampingi pihak Kejaksaan.
Lebih parahnya, selain tak jelas titik lokasi karena tanpa tayang di LPSE Pemkab Kerinci, para rekanan kontraktor yang ditunjuk Kabid Saprida pun tidak jelas.
Informasi dari beberapa sumber internal di Dinas PUPR Kerinci mengungkapkan, bahwa puluhan paket proyek Bidang Tanggap Darurat menelan dana APBD Perubahan anggaran tahun 2025, sekitar Rp. 4 Miliar itu memang terkesan tertutup.
“Jauh beda dengan paket proyek di bidang-bidang lain Dinas PUPR, semua paket baik yang tender maupun yang penunjukan (PL) semuanya terbuka ditayangkan di LPSE.
Namun di bidang yang dipimpin Ibuk Saprida malah terkesan terselubung dan tentu menimbulkan kecurigaan semua pihak, apalagi di internal dalam Dinas PUPR.”
“Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sekitar Rp.4 Miliar di APBD-P dari pertengahan bulan Oktober hingga Desember 2025, bisa-bisanya menelan dana tersebut dalam waktu singkat, hebat juga bidang ini,”ujar sumber.
Sorotan miring terhadap pelaksanaan proyek di Bidang Tanggap Darurat itu memicu kisruh di internal dinas memicu terbongkarnya dugaan SPJ rekayasa dan dapat memantik dugaan korupsi.
Selain itu, kuat dugaan ada bisnis gelap jual beli paket secara terselubung antara Kontraktor bersama Kepala Bidang Tanggap Darurat dan ini harus diusut tuntas aparat penegak hukum.
“Hebohnya kegiatan konstruksi fisik proyek bidang ini karena dipicu dari ketidak transparansinya pada publik dalam pelaksanaan titik lokasi pekerjaan.
Aneh, hari ginian masih berani tidak transparan dalam pengumuman seluruh paket konstruksi tiap OPD Pemkab Kerinci, hanya terjadi di Bidang yang dipimpin Saprida.”
“Bupati Kerinci harus segera ambil tindakan tegas untuk mencopot jabatan Saprida selaku Kabid. Jika terus bercokol di kursi Kabid tentu akan terus semena-mena mengangkangi UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik,”tegasnya sumber.
Paket-paket tertutup Bidang Tanggap Darurat berjumlah sekitar 65 paket terkesan siluman ini sepertinya ada komplotan tersembunyi Kabid serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Wajar saja jika publik curiga terhadap pengelolaan paket-paket dibidang Dinas PUPR yang kini harus menjadi tanggungjawab Saprida.
Jangankan publik, di internal dalam Dinas PUPR banyak yang curiga atas proyek tanpa tayang di LPSE, BPK RI Perwakilan Jambi harus turun tangan memeriksa SPJ dan fisik konstruksi.”
“Seakan-akan proyek di bidang satu ini untuk permainan ajang mencari keuntungan pribadi dan leluasa membuat SPJ Rekayasa sebagai sarang empuk korupsi yang merugikan daerah. BPK juga ditantang untuk memeriksa SPJ dan jumlah fisik konstruksinya,”Ujar Aktivis Mulyadi.
Namun hingga berita dipublish, Kabid Saprida diminta untuk mengklarifikasi terkait jumlah dana serta jumlah paket di jalankan pada APBD-Perubahan 2025 itu masih bungkam.
Dia berdalih ada pendampingan dari pihak Kejaksaan jangan-jangan hanya topeng guna melindungi diri dan terbukti hingga saat ini Saprida tidak memperlihatkan secara jelas MoU yang disebutnya untuk perisai saja bersama APH. *(Tim Red)
