Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Ramai jadi buah bibir warga masyarakat terkait dugaan penyelewengan uang Desa Koto Tengah Semurup yang berpotensi korupsi dan memperkaya diri pribadi bersama keluarganya.
Lucunya, Selain tuai buah bibir warga, Kades Saipul Hadi dikabarkan menghindar, bahkan menjadi minder dan sering kabur dari kampung sendiri.
Walaupun sering kabur, dana DD 2023 yang nilainya hampir Rp.1 Miliar tetap harus diusut tuntas oleh Irban 1 Inspektorat Kerinci dan terancam diperiksa tim Tipikor Polres Kerinci dan Pidsus Kejaksaan.
Oknum Kades satu ini disorot soal dugaan SPJ kegiatan belanja modal yang sengaja di Mark Up (Penggelembungan) dan dananya bersumber dari Anggaran DD 2023.
Tercatat aliran DD 2023, Desa Koto Tengah, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci Jambi, sesuai laporan realisasi tertanggal 5 September 2024 sebesar Rp. 694.426.000, (Rp. 694,4 Jutaan), dan ini belum termasuk bantuan Provinsi Jambi senilai Rp.100 Juta.
Menurut keterangan sumber Warga Koto Tengah kepada Siasatinfo.co.id, Jum’at (20/9/2024), setiap kegiatan lansia hanya diberi uang Rp.200 ribu, kegiatan Posyandu paling Rp. 500 ribu oleh Kades Saipul Hadi.
“Setiap kegiatan Lansia paling ada diberi Kades untuk beli kacang padi dan lainnya hanya Rp 200 ribu.
Kalau untuk kegiatan Posyandu dikasih uang Rp 500 ribuan untuk beli makanan, berupa telor, susu, roti, pokoknya untuk sekali kegiatan.”
“Sementara untuk kegiatan PKK tidak pernah dilaksanakan oleh ibuk Kades, dia hanya beli sejenis alat perkakas untuk PKK saja, paling 5 buah dibeli nya, “ujar warga setempat.
Penyebab Kades Saipul Hadi leluasa mainkan dugaan kecurangan SPJ terindikasi korupsi DD sekitar Ratusan Juta, lantaran Desa Koto Tengah tidak termasuk sample (contoh) pemeriksaan APIP Inspektorat Pemkab Kerinci di 2024 ini.
Karena heboh dan meresahkan warga, tidak tertutup kemungkinan DD yang dikelola Kades Saipul Hadi akan jadi contoh dan memantik terjadinya pemeriksaan Irban 1 Inspektorat Kerinci dipimpin Safri Antoni turun lokasi.
Berdasarkan data-data dihimpun, SPJ DD diduga Fiktif dan ramai disorot biaya belanja kegiatan seminar adat habiskan uang DD sebesar Rp 43 juta lebih di tahun 2023 lalu, ini sangat diluar batas kewajaran.”
“Mana ada seminar adat untuk tahun 2023, yang ada seminar adat ditahun 2024 ini yang dihadiri 4 orang yaitu, Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, selebihnya anggota BPD dan staf desa.
Biayanya untuk seminar adat tahun 2024 paling banyak habis sekitar Rp.17 juta, itu paling banyak,” ujar sumber.
Diketahui, biaya kegiatan DD 2023 tercatat untuk Pembinaan Lembaga Adat (Kegiatan Seminar Adat) sebesar Rp 43.823.300 ( Rp. 43,8 Juta), secara kasat mata menurut warga ini laporan fiktif yang harus diusut tuntas.
Selain uang adat dinilai laporan fiktif dan terendus dugaan korupsi, ternyata ada lagi beberapa pos kegiatan yang habiskan DD 2023 dikelola Kades Saipul yang tuai sorotan miring dan jadi buah bibir warga sekitar, diantaranya biaya untuk MTQ Tingkat Desa sejumlah Rp 12,4 juta.
Anehnya, biaya belanja pos Pembinaan Karang Taruna hanya Rp 1,2 jutaan. Sedangkan uang untuk Belanja Peralatan PKK tahap satu lebih besar yakni Rp.9,7 Juta.
Diduga lumbung korupsi Kades terdapat di kucuran dana Jalan Pemukiman/Gang (jalan Lingkungan tahap 2 ) Habiskan DD sebesar Rp 88,5 juta, menurut warga jalan terlebih dahulu sudah dibangun kades sebelumnya, Kades Saipul hanya nyiram jalan sekitar 40 sampai 50 meter saja.
Lalu uang bantuan Bibit Tanaman sebesar Rp. 74,9 Juta, siapa saja masyarakat Koto Tengah yang menerima bantuan ini.
“Kami minta Inspektorat turun langsung kelapangan karena ini sudah menimbulkan kisruh dan keresahan bagi masyarakat sini, “tegasnya.
Lucunya lagi, ada aliran DD untuk
Biaya Koordinasi Pemerintah Desa (Biaya Kegiatan Pemerintah Desa) sebesar Rp. 13.332.780, ini dicurigai laporan SPJ tak jelas peruntukannya, bisa jadi hanya biaya saku kades.
“Beberapa item kucuran uang DD ini harus diperiksa Inspektorat agar tidak menjadi ajang mencari kekayaan pribadi dan keluarganya Kades Saipul Hadi dimata umum.
Kades Saipul harus diperiksa APH dan contoh bagi pemeriksaan Tim Auditor Inspektorat Pemkab Kerinci.”
Temuan uang masyarakat harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan ke Kas Desa dengan melampirkan bukti setoran agar masyarakat tau semua, “tegas banyak warga. (Mulyadi/Wan)
