Siasatinfo.co.id Batang Hari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Perubahan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2020, Selasa (15/9/2020).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin dan Sekretaris Dewan M. Ali, para Anggota Dewan, dan dihadiri Bupati Batanghari Syahirsah Sy, para Unsur Forkopimda, para Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Dalam Paripurna ini membahas terkait penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi Pendapatan daerah dan belanja daerah. Dimana Pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.2 Triliyun mengalami penurunan sebesar Rp.208 Miliyar, dari anggaran semula yang ditargetkan sebesar Rp.1.4 Triliyun atau terjadi penurunan 14,17%.
Sementara untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.4 Triliyun setelah perubahan menjadi Rp.1.2 Triliyun atau mengalami penurunan sebesar Rp.205 Miliyar atau menurun 13,89%.
Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi memberikan tanggapan Kritik dan saran, yang disampaikan langsung oleh 9 Fraksi DPRD, yaitu terdiri dari Fraksi PAN, Fraksi, Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi PKS.
Pada Paripurna ini, Sejumlah Fraksi DPRD memberikan kritikan dan saran, seperti yang di sampaikan Juru Bicara Fraksi PPP dalam tanggapannya, yang diwakili Tarmizi menyampaikan, mengingatkan kepada Pemerintah Daerah, walaupun sedang dilanda pandemi Covid-19 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah turun harus tercapai dengan baik, meskipun permasalahan dalam pencapaian masih sangat dinamis.
Dilanjutkan Tarmizi, dan dalam hal ini Fraksi PPP juga selalu memberi dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk PAD nya mencapai target. Serta PPP meminta kepada Gugus Tugas Covid-19 Batanghari agar bisa lebih sigap dalam penanganan, baik dalam pencegahan, pengobatan bahkan pemulihan bagi yang terdampak pandemi Covid-19.
Sedangkan Jubir Fraksi PKS Muhyi menyampaikan, struktur APBD perubahan baik pada pos pendapatan daerah. Belanja daerah, dan pembiayaan daerah mengalami penurunan signifikan, tidak bisa di pungkiri, dalam menyusun kebijakan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mewajibkan Pemerintah Daerah melalui peraturan Menteri klKeuangan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang pengelolaan transfer kedaerah dan dana desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahyakan perekonomian Nasional.
“Jadi, Pemerintah Kabupaten Batanghari diharapkan dapat mencari solusi atas pemasalahan ambruknya kondisi ekonomi bukan hanya dengan bantuan langsung dan bantuan permodalan saja, akan tetapi dengan pendampingan-pendampingan usaha-usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan dimasa pandemi Covid-19 melalui instansi-instansi yang berwenang,” tutupnya.(Herlas).
