Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Kisruh dugaan uang pelicin diduga dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kabupaten Kerinci mulai menuai sorotan dan ditanggapi unsur Pimpinan DPRD Kerinci.
Sebab, anggaran tahun 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menghabiskan uang daerah mencapai Rp.28 Miliar dan Bawaslu Rp.8 Miliar dengan hibah NPHD.
Anggaran KPUD Kerinci yang bernilai fantastis tersebut, tentu memantik DPRD Kerinci untuk memanggil pihak KPUD, selain realisasi keuangan yang dianggarkan dari APBD.
Kisruh dugaan suap sebagai uang pelicin rretrutmen kelulusan tes Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dewan Kerinci diminta panggil Anggota KPUD.
Menurut keterangan Wakil Ketua DPRD Kerinci, Yuldi Herman dari Fraksi PAN kepada Siasatinfo.co.id, Minggu (12/5/24), Pukul 20:58 WIB, dengan tegas menyatakan bahwa, terkait kisruh dugaan suap di rekrutmen PPK dan PPS perlu ikut campur Dewan.
“Kami di DPRD sangat tegas dan menanggapi persoalan suap yang mencuat dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS di Kerinci umumnya.
Anggaran daerah untuk KPUD tidak main-main kami anggarkan untuk mereka di KPU. Saat uang daerah tersedot ke mereka sebesar Rp.29 Miliar.”
“Dengan anggaran sebesar puluhan miliar untuk dilaksanakan KPU Kerinci masih juga mau melakukan suap dan ajang bisnis rekrutmen anggota PPK dan PPS? Tentu kami akan panggil semua anggota KPU,”tandas Yuldi Herman dengan nada tinggi.
Sebelumnya, dugaan uang pelicin terungkap dari adanya keterangan sumber kepada Siasatinfo.co.id, Minggu (12/5/2024), menyebutkan bahwa uang suap sebagai pelicin kelulusan anggota PPK dan PPS perlu diberantas agar tidak meresahkan peserta tes.
“Kabarnya pasaran suap sebagai pelicin untuk memuluskan anggota PPK Tingkat Kecamatan dengan nominal Rp. 9 sampai 10 juta.
“Pelaksanaan Tes PPK mulai hari Sabtu, 11 Mei sampai Senin 13 Mei 2024. Modus setoran uang pelicin menggunakan kaki tangan oknum anggota KPUD.
“Sedangkan uang pelicin untuk PPS Tingkat Desa dikabarkan Rp. 3,5 sampai Rp.5 Juta,”ungkapnya.
Permainan ini diduga melibatkan oknum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kerinci sontak menuai isu tidak sedap.
“Kalau sudah bayar, Tesnya cuma Formalitas saja,” terang sumber lagi.
Sementara, salah seorang anggota KPU Kabupaten Kerinci Noval Frandatoni, saat di konfirmasi mengenai hal itu melalui telpon seluler, Minggu (12/05/2024), dirinya menolak adanya pungutan tersebut.
“Tidak ada itu, Coba dicek, ” ucap Noval singkat. (Ded/Mul/Red)
