Siasatinfo.co.id, Kota Jambi – Warga RT 12 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, dikejutkan oleh proses penunjukan Ketua RT yang dinilai mencederai semangat demokrasi dan partisipasi publik. Kejadian ini menuai protes dari sebagian Warga setempat.
Dalam rapat yang digelar pada 28 April 2025 pukul 19.00 WIB di aula kantor Lurah Payo Selincah, warga berharap pemilihan dilakukan secara terbuka dan demokratis.
Namun justru menyaksikan penunjukan sepihak oleh Lurah tanpa melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara.
Rapat yang dihadiri puluhan warga itu awalnya diyakini akan menjadi ajang demokrasi tingkat lokal. Namun harapan itu pupus ketika Lurah langsung menunjuk Sekretaris RT sebagai Ketua RT 12 yang baru.
Saat Lurah bertanya singkat apakah warga setuju, tak ada jawaban dari peserta rapat. Tanpa ruang diskusi, keputusan langsung diketok, Sekretaris RT resmi menjabat sebagai Ketua RT.
“Kami merasa hanya dijadikan pelengkap, tidak dimintai pendapat, tidak ada pemungutan suara. Ini bukan demokrasi,” ujar salah seorang warga yang hadir rapat saat itu dan enggan disebutkan namanya, Jum’at, (9/5/2025).
Kekecewaan warga mencuat karena proses ini dinilai tidak mencerminkan asas keterbukaan dan musyawarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pemilihan Ketua RT dilakukan secara langsung, demokratis, dan/atau musyawarah mufakat dengan melibatkan warga yang berdomisili di wilayah tersebut.
“Lurah harusnya memfasilitasi musyawarah, bukan mengambil keputusan sendiri. Kami bukan penonton,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Lurah Payo selincah atas tindakan yang menuai kritikan tersebut.
Warga RT 12 mendesak agar proses pemilihan Ketua RT diulang sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. Mereka menuntut hak untuk didengar dan terlibat dalam menentukan siapa yang akan memimpin lingkungan mereka.
“Kalau dari awal sudah otoriter, bagaimana nanti kepemimpinannya di tingkat RT?” kata seorang warga dengan nada geram.
Warga berharap kejadian ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Jambi agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain.
“Demokrasi tidak boleh mati, bahkan di tingkat RT sekalipun,” ungkap warga.(*)
