Siasatinfo.co.id, Berita Sungai Penuh – Campur tangan ASN selaku pejabat teras yang bercokol di masing-masing dinas Pemkot Sungai Penuh dikuatirkan sebagai pemantik kecurangan dan money politik.
Sebab, permainan uang dan intervensi terhadap para honorer akan dominan dilakukan ASN yang berpangkat tinggi karena jabatan basah mereka.
Saat ini tensi politik jelang Pilwako Sungai Penuh mulai hangat. Bahkan sejumlah ASN dan Honorer diresahkan oleh adanya tekanan Kepala Dinas terhadap ASN dan Honorer untuk mencari suara salah satu pasangan calon.
Tema Wisman saat ini menjabat sebagai Pjs Walikota Sungai Penuh pun diminta banyak kalangan untuk bertindak dan menertibkan ASN yang memanfaatkan pasilitas negara seperti mobil dinas untuk berkeliaran mencari massa pilih satu pasangan calon (Paslon).
“Kami minta kepada Pjs Walikota Sungai Penuh, untuk menertibkan dan menindak tegas terhadap ASN sebagai pelaku yang terindikasi melanggar asas kenetralan pada Pilwako.
Seluruh Kadis, Sekretaris dan Kabid yang berkaitan dengan mobil dinas tidak ada merubah nomor polisi dengan memakai plat hitam.”
“Segera mungkin mobil dinas pakai logo Pemkot Sungai Penuh seperti Kabupaten Kerinci. Baik malam hari apalagi siang, tetap pakai plat merah dinas,”ujar beberapa warga pasar.
Selain memanfaatkan Pasilitas Negara bagi oknum-oknum pejabat dinas bercokol, mereka secara gamblang mulai menekan Honorer dan ASN berpangkat rendahan.
“Dinas Kominfo diharapkan tidak berpangku tangan dan perlu mengeceknya dan membuat laporan ke Pjs Wako.
Terendus para Kadis mulai memanggil honorer untuk mencari suara salah satu Paslon. Target kadis itu masing honorer membawa dan mendata 20 suara,” ujar sumber kepada media.
Dipanggil satu persatu para tenaga honorer oleh Kepala Dinas bukan hanya terjadi pada Dinas Diskominfo. Informasinya, hampir merata di seluruh OPD Kota Sungai Penuh. Seperti Dinas Perhubungan, Pemdes, Perkim, Kebersihan dan LH dan lainnya.
Lebih tragisnya lagi, pemanggilan tenaga honorer itu dilakukan pada jam kantor di kantornya masing – masing.
“Kantor pemerintah bukan tempat berpolitik, tapi adalah untuk kantor yang melayani masyarakat,” ujar sumber lagi.
Jika perilaku pelanggaran ini dibiarkan, dikuatirkan menimbulkan kisruh dan keos massa antar Timses nantinya.
“Kita amat menyayangkan kejadian ini. Disini pentingnya PJs Walikota bapak Tema Wisman untuk mengingatkan kepada Kadis untuk menjaga netralitas.
Karena Kota Sungai Penuh sangat rawan bisa terjadinya keos terkait tidak netral dan kadis menekan kepada bawahannya untuk memilih salah satu Paslon.”
“Pjs Walikota Sungai Penuh harus tegas dan memanggil para kadis yang berani meng intervensi honorer untuk memilih salah satu Paslon, ini dapat memicu konflik dan kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Kota Sungai Penuh,”tutur pemerhati politik. (Ddi/Sef/Red)
