Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Gawat!! Lagi – lagi tingkah memalukan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024 dalam mengelola uang bantuan penyeimbangan dari Kementerian Keuangan Pusat RI, setidaknya kurun 2024 ini sudah Rp.16,5 Miliar dana pendapatan raib dan merugikan pembangunan rakyat.
Karena, belum usai disorot ketidakbecusan mengelola uang pendapatan bantuan dari Kementerian Perindustrian anggaran tahun 2024 sebesar Rp.3 Miliar, kini kembali Pemkab Kerinci didera tudingan serupa karena tak becus melaksanakan uang daerah.
Sebab, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp.3 Miliar melayang dan amblas begitu saja ke Kas Negara.
Padahal, bantuan DAK tersebut untuk kelanjutan kegiatan Pembangunan Gedung Sentra Industri Dodol di Lubuk Nagodang yang sangat ditunggu-tunggu Masyarakat Kerinci.
Lalu sekarang, Pemkab Kerinci lagi-lagi menuai cercaan dan tudingan miring publik soal dana Rp.13, 5 Miliar yang bakal lenyap ditarik kembali ke Menteri Keuangan RI, ini karena ketidakbecusan mereka di Tim Anggaran dalam mendistribusikan uang kegiatan ke Dinas PUPR yang menangani bidang teknis.
Informasi berhasil dihimpun dari sumber berkompeten oleh Siasatinfo.co.id, Sabtu (24/8/2024) sekitar pukul 06:30 WIB mengungkapkan, bahwa anggaran untuk pembangunan Jalan Lingkar Barat link Koto Rendah menuju Sungai Gelampeh sudah gagal total dilaksanakan fisik proyeknya ditahun 2024 ini.
“Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Kabupaten Kerinci dilaksanakan tahun 2024 memang sudah di transfer ke Kas Daerah (Kasda) Kerinci, tetapi tidak di distribusikan ke Dinas PUPR sebagai pengelola kegiatan.
Penyebab gagal digelarnya tender proyek pembangunan fisik Jalan Lingkar Barat dari Rumah Dinas Bupati Kerinci, Kecamatan Siulak menuju Desa Sungai Gelampeh Kecamatan Gunung Kerinci sarat kepentingan oknum-oknum pejabat berwenang.”
“Padahal orang-orang di Dinas PU sudah dari awal siap melaksanakan kegiatan pembangunan jalan lingkar barat ini, eh malah mereka diatas mau merubah paket ini,”ujar sumber.
Selain itu, pihak dari Kementerian pusat sudah kelar dan mematok uang DBH Sawit sebesar Rp.13,5 M untuk pembangunan jalan Koto Rendah menuju Sungai Gelampeh, karena jalan ini yang memenuhi persyaratan untuk merealisasikan anggaran tersebut.
Atas keputusan dari Kementerian pusat, pihak Bina Marga PUPR Kerinci pun sudah melakukan survei lapangan serta konsultan perencana.
Ironisnya, anggaran Rp.13,5 M yang diperuntukkan kelanjutan pembangunan Jalan Evakuasi tersebut sampai sekarang tidak jelas kapan di realisasikan.
“Ini secara final sudah gagal, karena dianggaran APBD murni tidak dianggarkan, dan di APBD pun sudah lewat karena sudah di sahkan DPRD.
“Lokasi pembangunan proyek jalan ini yang sudah disahkan pemerintah pusat tidak dapat dirubah, dan harus berlokasi di kawasan Rumdis Bupati menuju Sungai Gelampeh.
Padahal dengan anggaran biaya dari DBH Sawit senilai Rp 13,5 Miliar diperkirakan fisik proyek mencapai panjang sekitar 3,4 Kilometer dan selesai sampai ke Desa Sungai Gelampeh.”
“Karena ulah mereka di Tim Anggaran Pemkab Kerinci, proyek ini terancam gagal dan uang sebesar Rp.13,5 Miliar bakal amblas dan tentu secara otomatis kembali ke pusat,’ujar sumber.
Sementara itu, Pj Bupati Kerinci dikonfirmasi Siasatinfo.co.id, Jum’at (23/8/2024) sekitar pukul 16:45 WIB, mengatakan bahwa anggaran paket proyek untuk Jalan Lingkar Barat yang telah diperuntukkan dari DBH Sawit di Kementerian Pusat Jakarta sedang ditelusuri.
“Jalan Koto rendah – Sungai Gelampeh, sedang ditelusuri oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Selain BPKPD, anggaran ini ditelusuri juga oleh Dinas PUPR Kerinci,”ujar Asraf,Spt.Msi yang saat sebagai Pj Bupati Kerinci.
Sebaliknya menurut sumber di Dinas terkait menyebutkan, bahwa pelaksanaan pekerjaan untuk jalan senilai Rp. 13,5 Miliar tersebut sudah gagal terlaksana pada tahun anggaran 2024 dan ini sangat merugikan daerah kerinci. (Ncoe/Red)
