Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa anggaran tahun 2023 dilakoni Kades sepertinya tidak saja merambah Desa-desa yang berada di pinggiran bukit wilayah Kabupaten Kerinci, tetapi malah lebih parah pelaksanaannya di beberapa desa yang berada dipinggir jalan nasional.
Tak heran jika APIP Inspektorat Pemkab Kerinci selalu jadi imbas dan menuai sorotan publik, karena Inspektorat Pembantu (Irban Wilayah) kerap kali dituding lemah dan mudah terkecoh permainan laporan keuangan oknum Kades yang lihai.
Kali ini kembali disorot ratusan juta laporan realisasi DD Desa Koto di Air anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 660.771.000, sesuai Data 18 Juli 2024 yang dikelola Jasnadi selaku Kades ditemukan Kucuran uang masyarakat tidak wajar dan dicurigai sebagai ladang Mark Up atau Penggelembungan anggaran.
Berdasarkan keterangan berhasil dihimpun dari sumber warga setempat oleh Siasatinfo.co.id, Kamis (25/7/2024), penyaluran dana desa Koto Di Air ini kurang ketat pengawasan anggota BPD, dan dipertanyakan juga dana bantuan Gubernur Jambi sebesar Rp.100 Juta kemana dilaksanakan.
“Tercatat pengeluaran uang untuk pos ronda (Poskamling) menghabiskan uang desa sebesar Rp.10,5 Juta, pos ronda apaan habiskan dana sebesar itu.
“Kemudian untuk biaya makanan tambahan Balita dan Ibu Hamil sebesar Rp 12.550.000, (Rp.12,5 Juta).
Ada lagi belanja Pengadaan Laptop Rp 16,3 Juta dan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 40,5 Juta, dikuatirkan kebenarannya, berapa orang yang menerima BLT.”
“Biaya untuk Pembangunan Jalan Lingkungan habiskan uang DD sebesar Rp.45,5 Juta. Lalu untuk Biaya Jalan Usaha Tani Rp. 90,5 juta, kami sangat mencurigai laporan keuangannya,”ungkap sumber Warga setempat.
Selain pos pengeluaran uang DD diatas, terdapat juga biaya untuk pembangunan Drainase atau untuk Pembuangan Air Limbah sebesar Rp. 97,5 juta.
Laporan realisasi anggaran biaya drainase diatas sepertinya sama dengan biaya Pembangunan Saluran Irigasi habiskan DD senilai Rp.43,5 juta, jangan-jangan pos laporan tiga item ini hanya akal bulus oknum Kades Jasnadi.
Selanjutnya untuk tahap 2 ada lagi kucuran dana untuk Bantuan Langsung Tunai
Rp 81.000.000, (Rp.81 Juta) namun tidak dijelaskan berapa orang warga yang terima BLT.
Aneh lagi, Pembiayaan Penyertaan biaya Modal untuk BUMDes sebesar Rp 14 Juta, lalu uang Pelatihan Operator Rp 6 juta.
“Pertanyaannya, bantuan uang modal untuk Bumdes apa benar-benar ada kegiatannya, biaya operator untuk pelatihan kami rasa tidak benar laporannya.
“Kami sangat berharap ketegasan pihak berwenang seperti Inspektorat wilayah Kecamatan Air Hangat betul-betul memeriksa dan meneliti laporan keuangan desa ini, terutama uang BLT,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Jasnadi dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya masih bungkam dan tidak berani menjawab pertanyaan kru Siasat Info.
Namun anehnya, Kades malah berlindung pada oknum yang mengaku-ngaku LSM domisili di desanya untuk menjawab pertanyaan yang dilayangkan tanpa akurasi data yang dimiliki. (Mulyadi/Mdona)
