Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Gawat! Hampir Satu Miliar nilai anggaran Dana Desa (DD) Desa Koto Aro, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dikelola Kades Sarkani sepertinya leluasa dan aman dari temuan Tim Inspektorat yang terkesan mandul.
Padahal, secara kasat mata ditemukan beberapa item pos kegiatan sarat dugaan lahan korupsi, pembengkakan biaya secara akal-akalan, dilakukan oknum kades bersama kroninya.
Terbukti juga, laporan realisasi penyaluran DD 2023 sekitar Rp. 825,6 Juta, tercatat laporan desa paling molor di Kecamatan Siulak, yakni di ujung tahun 2024.
Kades dan operator Siskeudes melaporkan hasil realisasi DD tertanggal 5 Desember 2024 ini, diduga untuk mengelabuhi masyarakat Koto Aro dan kalangan Publik.
Untuk diketahui, uang DD harus dipertanggungjawabkan Sarkani Kades Koto Aro sebesar Rp. 825,6 Juta.
Desa Koto Aro juga dapat dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Provinsi Jambi, sebesar Rp.100 Juta dengan total Rp. 925,6 Juta.
Informasi berhasil dihimpun dari beberapa keterangan Warga Masyarakat Koto Aro oleh Siasatinfo.co.id, terungkap beberapa pos belanja kegiatan sarat dugaan pembengkakan dan penyelewengan DD yang berpotensi merugikan uang negara.
“Biaya fisik untuk Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sebesar Rp 410 Juta lebih, dicurigai terjadi pembengkakan anggaran yang terkesan laporan rekayasa.
Masak iya, dana proyek ini bisa-bisanya habiskan uang masyarakat Rp.410 Juta? Dibandingkan Perkerasan proyek PUPR ini proyek tender yang volumenya bisa mencapai panjang 4 Kilometer dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 5 Cm.”
“Kami berharap agar pekerjaan fisik proyek desa Koto Aro ini tidak asal diaudit oleh Tim Pemeriksa Inspektorat, ini sudah kasat mata dan harus diperiksa aparat hukum,”tegas sumber.
Selain biaya proyek fisik jalan usaha tani diatas sarat korupsi Oknum Kades, muncul kejanggalan aliran uang sebesar Rp. 86,5 Juta untuk Bumdes.
“Katanya uang ini untuk Pelatihan Pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Desa. Kami curiga biaya Bumdes ini hanya akal-akalan Kades Sarkani menggerogoti uang masyarakat.
“Pemeriksaan dari Inspektorat harus secara transparan depan masyarakat sini, biaya pelatihan Bumdes mana yang habiskan DD hampir Seratus Juta,”ujar warga.
Dipertanyakan juga, kucuran biaya Rp. 52,9 Juta untuk 2 kegiatan Posyandu Rp. 24,4 Juta dan Operasional PAUD/TK sebesar Rp.28,5 Juta. Laporan ini terkesan Mark Up yang harus dipanggil Tim Pemeriksa Inspektorat.
Lalu biaya untuk Pelatihan Tata Boga dengan habiskan DD sebesar Rp. 59,3 Juta, ini dicurigai laporan rekayasa dan akal bulus Kades Sarkani yang harus dituntaskan aparat hukum.
Kejanggalan diduga sarat sebagai lahan korupsi Kades Sarkani, yakni kegiatan untuk Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 14 Juta.
Terkait beberapa pos kegiatan penyaluran DD 2023 dilaporkan pada 5 Desember 2024 dilaksanakan Kades Sarkani terindikasi sebagai lahan empuk korupsi dan memperkaya diri pribadi.
Namun disayangkan, kasus dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan DD dilaksanakan Kades Sarkani masih adem ayem di mata Pemeriksa Inspektorat Pemkab Kerinci.
Sementara itu, Sarkani selaku Kades Koto Aro belum dapat diperoleh keterangannya terkait pelaksanaan DD anggaran tahun 2023.(Mdona/Depa/Red)
