Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Dugaan penyelewengan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD) dilaksanakan Andri Em Widana selaku Kades Air Panas Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci terus menuai sorotan semua pihak.
Pasalnya, laporan realisasi DD 2023 tertanggal 19 Desember 2024, sebesar Rp. 638, 5 Juta ditambah bantuan BKBK dari Jambi sebesar Rp.100 Juta, dengan total Rp.738,5 Juta, pelaksanaan realisasi DD di endus laporan SPJ fiktif yang memicu terjadinya Mark Up atau pembengkakan anggaran.
Informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, mengungkapkan bahwa, selain terjadi pembengkakan penyaluran DD dinilai akal-akalan, Kades Andri Em Widana sangat tertutup dengan masyarakat. Sehingga timbul rasa kesal dengan menyurati anggota BPD untuk segera memanggil Kades untuk gelar rapat umum desa.
Bukan tanpa alasan, Warga Masyarakat Desa Air Panas merasa dikibuli dan semena-mena menjalankan amanah uang desa sejak Andri Em Widana dilantik sebagai Kades pada Agustus 2021.
“Selama menjabat Kades, Andri ini sering menuai buah bibir warga, karena dinilai sering kucing-kucingan tanpa Musdes dalam melaksanakan Ratusan Juta Dana Desa (DD) 2023 dan 2024.
Pelaksanaan DD sangat diduga sarat dengan korupsi, tetapi BPD malah bungkam, dan Irban Wilayah I dipimpin Syafri Antoni masih belum melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan DD desa kami.”
“Kami sudah menyurati Anggota BPD Desa Air Panas untuk segera melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), terkait realisasi keuangan DD dan kegiatan pembangunan yang sarat dengan kepentingan pribadi Kades dan keluarganya,”ujar sumber Warga setempat.
Menurut keterangan salah satu pemeriksa di Inspektorat Kerinci menyebutkan, kalau pemeriksaan untuk DD anggaran 2023 dan 2024 di Desa Air Panas tidak masuk sample pemeriksaan.
“Untuk Desa Air Panas memang belum diperiksa tim auditor Inspektorat karena tidak masuk sample di anggaran 2023 dan 2024.
Pemeriksaan wilayah Kecamatan Air Hangat Barat memang betul dari Irban Wilayah 1 yang dipimpin Syafri Antoni. Tahun 2025 ini Desa yang tidak sample akan segera diperiksa dengan ketat,” tegasnya.
Pelaksanaan DD 2023 dilakoni Kades Andri Em Widana paling disorot dinilai pembengkakan anggaran dan berpotensi korupsi yaitu, biaya kegiatan untuk pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp 112,9 juta, ini dikerjakan tanpa melibatkan masyarakat dan hanya diawasi oleh orang tua Kades.
Biaya untuk penyelenggaraan Posyandu Rp 24.375.000 dan biaya pos kesehatan dengan rincian untuk Insentif Bidan Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin senilai Rp 30,6 Juta dikuatirkan hanya laporan diatas kertas belaka.
Kemudian biaya Pos Kesehatan Desa secara berturut-turut sebanyak 3 Kali, yakni, Rp.30.695.720, lalu yang kedua judul Pos Kesehatan senilai Rp. 29.685.720, dan Ketiga sebesar Rp 29.695.720, tiga pos kegiatan dengan judul sama ini perlu dipertanyakan.
Kemudian, belanja kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa senilai Rp 270 Juta, uang masyarakat ini harus diusut penegak hukum.
Aksi nekad Kades Andri di isukan karena ditunggangi oknum Irban Inspektorat Pemkab Kerinci yang ikut campur soal SPJ dan terkesan membekingi oknum kades satu ini.
“Kalau begini, wajar Kades Andri semena-mena menyalahgunakan DD, karena ia beranggapan tim auditor atau APIP Inspektorat Kerinci sudah diaturnya dan dibawah genggaman Kades.
Kita lihat dan tunggu pemeriksaan Tim Irban I turun ke lapangan memeriksa hasil DD 2023 dan 2024 di tahun 2025 ini, kita berharap tim auditor jujur dan tidak ada nego-nego suap bawah meja.”
“Jika mereka tim pemeriksa tidak mampu transparan dengan masyarakat dan menelorkan temuan, berarti benar ada permainan bawah meja Kades dengan Tim Pemeriksa di Inspektorat,”ujar sumber tegas. (Mul/ Mdona)
