Siasatinfo.co.id Berita Kerinci – Disorot, Anggaran dana 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh perlu dievaluasi. Soalnya, dengan anggaran lebih besar ketimbang 30 orang DPRD Kabupaten Kerinci, dan selisih jumlah penduduk ratusan ribu.
Berhasil diperoleh data statistik jumlah penduduk untuk Kota Sungai Penuh saat ini adalah 88.918 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci sebanyak 238.682 jiwa.
Nah, dari selisih beda jumlah penduduk Kabupaten Kerinci dikurangkan dengan Kota Sungai Penuh yaitu 149.764 jiwa itu, apa pantas 25 orang anggota Dewan terhormat Sungai Penuh memperoleh anggaran lebih 2 kali lipat dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci?
“Ya, kalau kita hitung – hitung, berarti anggota DPRD Kota Sungai Penuh lebih banyak keluar daerah daripada dikantor, dong” ungkap salah satu sumber siasatinfo.co.id.
“Untuk DPRD Kerinci hanya miliki anggaran sangat minim sekali. Paling banyak Rp.9 Milyar. Sementara mereka dengan jumlah penduduk kecil malah anggaran Dewannya lebih besar,”tambah sumber agar pihak berwenang untuk mengevaluasi anggaran ini yang berindikasi mark up.
Memang anggaran ini tidak dilirik publik, tetapi agak mengelitik. Tercatat Kota Sungai Penuh APBD tahun 2020 sekitar Rp. 800 miliar, tapi anggaran untuk mengurus dan melayani Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cukup fantastis yakni mencapai sekitar Rp. 18 Miliar.
Sementara itu, Kabupaten Kerinci anggaran untuk anggota DPRD hanya Rp. 9 Miliar, padahal APBD Kabupaten Kerinci sebesar Rp. 1.3 Triliun, selisih Rp 500 Milyar dari Kota Sungai Penuh.
Anggota DPRDnya pun jumlahnya berbeda, Kota Sungai Penuh 25 orang sementara Kabupaten Kerinci 30 orang.
“ini perlu menjadi cacatan evaluasi kedepan, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, belum lagi saat APBDP nantinya.
“kalau hanya melayani anggota DPRD Sungai Penuh dengan anggaran fantastis ini, tentu kita semua penduduk kota sungai penuh sangat dirugikan ketimbang Dewan Kerinci,”ungkap Jamris Ketua LSM Peraks.(Df/Jm).
