Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Paket proyek Penunjukkan Langsung (PL) di masing-masing Dinas (OPD) Pemkab Kerinci Jambi cukup resah dengan permintaan Pokir (Pokok Pikiran) Anggota dan unsur Pimpinan Dewan Kerinci.
Pasalnya, pihak Pejabat di Dinas jika tidak penuhi permintaan mereka yang duduk di kursi dewan terhormat tersebut, maka anggaran Dinas OPD akan terancam dipangkas gaya otoriter.
Lebih parah, Kue Proyek berkedok Aspirasi alias Pokir Dewan malah jadi ajang bisnis jual beli persentase ke rekanan kontraktor, nominal harga dari nilai paket PL dari 10 sampai 15 persen.
Pertanyaannya, Leluasa Dewan menggerogoti paket proyek apa karena Bupati Kerinci bersama-sama OPD sudah sama-sama bersekongkol? Jatah kue proyek berbagi, ASN di OPD merangkap kontraktor bertopeng jatah Dinas kah.?
Jika memang demikian nama Bupati akan dipertaruhkan jika tak mau masuk penjara, pengawasan mesti diperketat terutama kue-kue paket Pokir maupun oknum Dewan yang dapat proyek tender.
Sudah bukan rahasia umum, Dinas dan Bidang di lingkungan Pemkab Kerinci menjadi sarang empuk bagi oknum-oknum dewan menjalankan aksi merebut paket proyek yang tak ubah seperti profesi kontraktor.
Bahkan ironisnya, Paket Proyek fisik tidak hanya digerogoti di satu Dinas Instansi saja, bahkan menurut beberapa sumber Dinas beberapa oknum Dewan Kerinci menitipkan Pokir dari 4 paket hingga 7 paket proyek. Lalu kemana hasil Musrenbang? Jangan-jangan Musrenbang hanya topeng untuk dapat Pokir Dewan.
Berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Selasa (4/7/2023), beberapa keterangan dari dalam Dinas, Bidang dan beberapa orang Rekanan, menyebutkan kalau paket proyek fisik dominan dikuasai oleh anggota Dewan dan unsur pimpinan DPRD.
“Memang betul paket proyek banyak diambil Dewan dengan alasan Pokir, wajar kontraktor terjepit mendapatkan jatah kue proyek di Dinas lingkungan Pemkab Kerinci.
Semua Dinas maupun Bidang, apalagi di Dinas PUPR Kerinci sudah menjadi buah bibir bahwa ratusan paket proyek fisik dikuasai anggota DPRD.”
“Kita berharap keabsahan paket-paket Pokir yang terus menggerayangi Bidang dan seluruh OPD atau Dinas oleh Dewan dapat diusut secara hukum dan jelas payung hukumnya,”ungkap sumber dari Dinas.
Sementara dihubungi Siasatinfo.co.id dengan salah oknum Dewan Kerinci, menyebutkan kalau paket proyek belum ada didapatkan dari tiap Dinas.
“Sampai saat ini belum ada kita dapat paket proyek dari Dinas di lingkungan Pemkab Kerinci,”ujarnya berkilah.
Pengawasan fisik proyek saat tahun transisi jabatan Bupati Kerinci tahun 2023 ini, sangat perlu diperketat pihak pengawas, PPK Dinas, karena diprediksi akan terjadi asal-asalan kerja.(Ncoe/Mul)
