Siasatinfo.co.id Berita Kerinci – Surat yang di layangkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kerinci sejak 27 Juli lalu kepada Pemkab Kerinci untuk beraudiensi akhirnya, Kamis (13/8/2020) terealisasi.
Namun sayang, Bupati Adirozal pada audiensi HMI bersama Pemkab Kerinci tidak hadir. Sementara hadir Sekda Kabupaten Kerinci, Kadis BPBD, Direktur RSU MHA Thalib, Kadis Kesehatan, Kadis Perikanan, kabid Pol-PP Damkar, Kadis Koperasi Tenaga Kerja, Kadis Perindag, Kabid Sosial, Kadis Dukcapil dan Kabag ULP sejak pukul 14:30 Wib hingga pukul 17 : 44 Wib.
Cito Pransisko Ketua umum HMI Cabang Kerinci saat di konfirmasi mengatakan audiensi hari ini cukup lumayan lama, yang di pimpin oleh Sekda Kerinci Asraf dan sebenar kata Citi ada empat permasalahan yang ingin ditanyakan, karena Dinas yang bersangkutan tidak hadir seperti Tambang galian C, maka hanya tiga permasalahan saja.
Yakni pertama Realisasi anggaran covid-19 di Kabupaten Kerinci, kedua Pungutan liar (pungli) di salah satu Dinas yang dalam ruang lingkup Kabupaten Kerinci, dan ketiga Penjelasan Terkait tender dan pelaksanaan proyek di Kabupaten Kerinci.
“Ketika pembahasan permasalahan terkait galian C, pihak dari Dinas Dari Lingkungan Hidup, PUPR dan Dinas Perizinan tidak hadir untuk menjelaskan “Kata Cito.
“Sekda hanya menyampaikan kepada kami semua bahwa nanti pihak Pemkab Kerinci akan duduk bersama dengan pihak provinsi untuk kebijakan dalam persoalan galian C” tambah Ketua umum HMI Cabang Kerinci ini.
Soal realisasi dana covid dan kelebihan anggaran di diskopnaker akan di kembalikan untuk di alihkan kepada SKPD yang masih kekurangan, dana yang dianggarkan untuk BPBD sebesar 1,8 M dari pemerintah daerah belum di transfer pemda ke rekening dinas BPD dan realisasi anggran di RSU baru 2,3 M dari anggran sebesar 5,1 M.
Terkait tender proyek di ULP dibuka secara umum dan tidak ada kaitanya dengn orang dekat bupati, siapapun akan kita nilai secara objektif dalam pemenangan tender.
Kemudian soal pungli, pelaku sudah ditindak tegas dan ia mengaku siap memberi sanksi jika masih ada terjadi pungli disertai dengan bukti.
“dari dinas sosial masih banyak di temukan data yang tumpang tindih sehingga baru 1 tahap yang dibagikan kepada masyakarat yang berjumlah penerima sebanyak 13.736 KK dengan nilai 250 ribu per kk dalam bentuk sembako,Dari anggaran 16,5 M atau baru realisasi 4,1 M di dinas sosial dan akan dibagikan untuk tahap ke dua dan ketiga” ungkapnya.(Nc/red).
