Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Buntut meremehkan pemeriksaan APIP Inspektorat Pemkab Kerinci, realisasi kegiatan belanja sarat dugaan korupsi pada pelaksanaan DD 2023 Desa Koto Mudik, Kecamatan Air Hangat Barat dilakukan Ediwardi bakal diperiksa ulang Tim Auditor Irban 1 yang dikomandoi Syafri Antoni.
Pasalnya, ada dugaan kejanggalan kucuran dana pekerjaan fisik MCK tahap 1 sebesar Rp. 77,1 Juta, lalu ditambahkan kucuran ditahap 2 sejumlah Rp. 176,8 Juta, total sekitar Rp.254 Jutaan.
Sementara hasil investigasi lapangan Siasatinfo.co.id, secara kasat mata sangat tidak masuk akal biaya Rp.254 juta untuk MCK dengan ukuran Lebar 160 CM dan Panjang 260 CM, dan ini dibangun sekitar Juli 2024, yang mestinya dibangun tahun anggaran 2023.
Diketahui, Kades Ediwardi dapat bantuan DD 2023 dan dari bantuan Provinsi Jambi sebesar Rp. 748,3 Juta, ini harus dipertanggungjawabkan alirannya baik ke masyarakat desa maupun secara hukum.
Berdasarkan hasil konfirmasi ke tim pemeriksa Irban 1 Inspektorat Kerinci oleh harian media Siasatinfo.co.id, mereka siap memberikan ulang laporan realisasi pelaksanaan DD yang dikelola Kades Ediwardi.
“Kami akan lakukan pemeriksaan terhadap laporan tentang pelaksanaan kegiatan fisik yang janggal ini dan siap turun kembali ke lapangan,”ujar beberapa pemeriksa sambil mencatat beberapa item sarat kecurangan.
Berdasarkan beberapa keterangan sumber masyarakat setempat, tim Irban 1 harus mampu membongkar kecurangan DD dilakukan Ediwardi agar temuan kecurangan dan uang masyarakat dapat di kembalikan temuan ke Kas Desa dengan bukti setoran jelas ke masyarakat.
“Kami minta kepada pemeriksa dari auditor Irban 1 yang dipimpin Syafri Antoni harus mampu membongkar kecurangan Kades, biar tidak meremehkan Tim Pemeriksa Inspektorat.
Biar tidak leluasa dan semena-mena kades menekan masyarakat sini, dengan temuan dikembalikan, tentu ada efek jera bagi para kades berbuat curang.”
“Jika saja pemeriksaan DD Desa Koto Mudik bersih dari temuan, tentu tudingan ada unsur persekongkolan dengan oknum Inspektorat bakal ketauan. Wajar Ediwardi meremehkan pemeriksaan,”tandas sumber warga.
Tercatat beberapa kegiatan DD sarat kecurangan dan laporan yang diakali Kades hingga berpotensi merugikan uang negara antaranya perlu diusut tuntas.
Yakni, biaya Rp.50 Juta untuk musyawarah Desa, padahal menurut warga setempat tidak pernah Kades Ediwardi mengundang masyarakat untuk musyawarah desa.
“Kades mengeluarkan biaya musyawarah desa tahap 1 sebesar Rp. 17,6 Jutaan. Lalu tahap 2 sebesar Rp 24.340.000, biaya musyawarah dikeluarkan ini tidak sesuai fakta sebenarnya.
Biaya Musrenbangdes Rp.8 Juta, uang masyarakat secara tidak masuk akal dicatat oleh Kades ini patut dicurigai sebagai lumbung korupsi Kades Ediwardi,”ujar sumber warga setempat.
Lebih parahnya, Kades Ediwardi kucurkan uang untuk pembangunan Pos Ronda sebesar Rp 21 Juta lebih, padahal pos ronda sudah ada sejak 2022, dan hanya berpindah lokasi yang dikerjakan pemuda tahun 2023.
“Masak dengan pos ronda hanya berpindah tempat saja habiskan uang sebanyak Rp 21 jutaan, pos kegiatan ini harus dijadikan temuan oleh Tim Auditor Inspektorat.
Kades kami kan suka menganggap remeh orang lain, dia merasa semua pemeriksaan dapat diatur dengan uang dan semua pasti beres,”tandas sumber warga dengan nada kesal.
Dipertanyakan warga, biaya untuk Penguatan Ketahanan Pangan (Lumbung Desa) sebanyak Rp.22,5 Juta ini dikemanakan? Warga tidak tau tentang ini.
Diharapkan warga, Tim APIP Inspektorat biar tidak dipandang remeh Kades Ediwardi untuk segera memeriksa secara jujur, akuntabel dan memanggil warga yang dikatakan ada menerima dana DD 2023 dari Pemdes Koto Mudik.(Mulyadi/Wan/Red)
