Siasatinfo.co.id, Berita Jakarta – Terkait tersangka Proyek Pokir Dewan senilai Rp.5,4 M di Dinas Perhubungan Kerinci anggaran tahun 2023, Kejaksaan Sungai Penuh sudah menetap 9 tersangka.
Janggalnya, Konsultan Pengawas belum di tersangkakan dan beberapa orang oknum DPRD Kerinci yang terlibat dugaan gratifikasi masih melenggang dari jeratan hukum tindak pidana khusus (Tipidsus).
Buntutnya, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta pada Rabu, (30/07/25).
Massa minta agar kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci senilai Rp 5,4 milyar agar segera diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Massa juga membentangkan spanduk besar berisi wajah-wajah Pimpinan dan anggota DPRD Kerinci yang mereka sebut “terduga penikmat uang korupsi PJU.”
Terlihat poto wajah Irwandri (Ketua DPRD Kerinci), Boy Edwar (Wakil Ketua DPRD Kerinci) disilang dengan tinta merah menyala. Spanduk itu seolah menjadi “Poster Buron Moral” yang menantang integritas lembaga penegak hukum tertinggi di negeri ini.
Ada 4 poin tuntutan dalam aksi tersebut, diantaranya :
1. Mendesak KPK RI segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan 10 anggota DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten Kerinci dalam kasus PJU yang menyeret pejabat publik.
2. Menuntut agar para dewan yang diduga terlibat dipanggil dan diperiksa tanpa tebang pilih.
3. Menolak keras segala bentuk impunitas: “Jangan biarkan pelaku korupsi berlindung di balik jubah legislatif!” seru orator dengan pengeras suara.
4. Mengultimatum: jika tuntutan tidak digubris, gelombang aksi yang lebih besar akan digelar.
Diberitakan sebelumnya, terkait kasus dugaan Korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci senilai lebih kurang Rp 5,4 milyar, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sudah menetapkan 9 orang tersangka dan telah dilakukan Penahanan di Rutan Sungai Penuh.
Dalam kasus tersebut diduga melibatkan 3 unsur Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Kerinci. Namun hingga kini pihak dari DPRD tersebut belum jelas status hukumnya. Tak puas dengan hal tersebut sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di KPK RI di Jakarta.(Ynr/Red)
