Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – Ajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Ke 51 pada tingkat Kabupaten Merangin yang baru saja berakhir di Desa Kibul, Kecamatan Tabir Barat sontak menjadi heboh dan menuai sorotan miring publik.
Pasalnya, usai MTQ itu kini meninggalkan catatan pahit di balik euforia kemenangan Kecamatan Tabir Barat yakni, sebagai juara umum dengan raihan nilai 353.
Lucunya, kegembiraan tersebut ternoda oleh permasalahan serius yang hingga kini belum terselesaikan tunggakan pembayaran kepada penyedia jasa nasi bungkus. Lalu anggaran konsumsi masuk kantong siapa?
Informasi diperoleh Siasatinfo.co.id, Sabtu (14/6/2025), total tunggakan sekitar 2.640 bungkus nasi yang telah disiapkan untuk kebutuhan peserta MTQ belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
Tentu saja, menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan MTQ yang seharusnya menjadi ajang suci dan penuh berkah.
Dilansir dari mitra media ini, Media Online Satukomdo.com bahwa, Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memenuhi kewajibannya terhadap penyedia jasa ini, merupakan bukti nyata ketidakseriusan dan kurang profesionalnya manajemen anggaran.
Yang jadi pertanyaan, apakah dana yang dialokasikan untuk MTQ telah dikelola dengan efisien dan efektif?
Bahkan anehnya, anggaran untuk kembang api dan berbagai pernak-pernik acara lainnya tampaknya lancar terbayarkan.
Sementara kebutuhan pokok peserta seperti konsumsi justru diabaikan. Ini menunjukkan adanya prioritas yang salah dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap para penyedia jasa yang telah berjasa menyukseskan acara tersebut.
Kekecewaan dan keresahan yang dirasakan oleh penyedia jasa nasi bungkus bukan hanya masalah finansial semata, melainkan juga merupakan pukulan telak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Merangin.
“Bagaimana mungkin pemerintah yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam kejujuran dan tanggung jawab, justru lalai dalam memenuhi kewajibannya.
Peristiwa ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera diperbaiki dan dipertanyakan.”
“Tentunya kepercayaan publik yang telah lama dibangun terancam runtuh akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sederhana ini,”ujarnya sumber.
Tindakan tegas dan perbaikan sistem yang transparan harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Ketidakmampuan membayar konsumsi peserta MTQ, sementara anggaran untuk kembang api terpenuhi, merupakan bukti nyata adanya penyimpangan anggaran yang harus diusut tuntas.(By)
