Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Menguap puluhan miliar dana akal-akalan mafia anggaran dilakoni pejabat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tahun 2024-2025 Kabupaten Kerinci yang belum mampu diusut APIP Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH).
Terendus puluhan paket kegiatan proyek anggaran tahun 2025 di pecahan penunjukan langsung (PL) yang terindikasi menjadi keuntungan pribadi oknum yang berkedok Paket Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kerinci.
Ironisnya, berdasarkan informasi beberapa sumber kompeten Siasatinfo.co.id, mengungkapkan bahwa permainan mafia anggaran sudah bukan rahasia umum lagi di Tim Anggaran.
“Sudah bukan rahasia umum lagi permainan Pejabat di Tim Anggaran bermain mata dengan dewan saling berbagi kue-kue paket yang bikin Dinas-dinas lingkup Pemda terjepit.
Permainan licik tim anggaran ini harus terjegal di era Bupati Monadi, karena jika terus dibiarkan tentu mafia anggaran akan makin merajalela dan menjamur pula ke Oknum-oknum Kadis bayar uang loby tambahan anggaran,”ujar sumber.
Pasca viral dugaan kecurangan dan titipan paket kegiatan di masing-masing Dinas, banyak pihak minta agar APIP Inspektorat tidak tidur untuk mengusut tuntas. Tak luput pihak Tipikor Polda, serta Asisten Pidsus Kejati Jambi untuk turun tangan jangan hanya bungkam.
Sebab, permainan santer dugaan mafia anggaran disinyalir berkonspirasi dengan badan anggaran (Banggar) di DPRD Kabupaten Kerinci dengan kedok Pokir yang melampaui batas ketidakwajaran.
“Bahkan paket titipan berupa Proyek Pokir mencapai miliaran tiba-tiba sudah tercantum judul kegiatan ke dinas punya banyak kegiatan.
Jangan-jangan kedok paket Pokir Dewan Kerinci hanya sebagai ajang bisnis pejabat di TAPD untuk meraup keuntungan pribadi.”
“Modus mafia anggaran seperti ini biasanya melibatkan Sekwan DPRD, karena kumpulan paket Pokir kan melibatkan Sekwan,”ungkapnya.
Terpisah menurut sumber lain internal lingkup Pemkab Kerinci mengatakan, permainan licik dan dugaan mafia anggaran mengakibatkan belanja kegiatan dinas menjadi tercekik karena keterpaksaan menerima titipan paket kegiatan.
“Mereka terlebih dahulu ada deal-dealan bersama badan anggaran di dewan, berapa dana Pokir yang leluasa berbagi dengan tekanan ke setiap dinas.
Dengan kesepakatan diam-diam ini yang memberi peluang bagi tim anggaran daerah lebih bisa bermain dan Pokir dewan mencapai Rp.19 Miliar di anggaran 2024.”
“Lucu lagi, Pokir Anggota DPRD periode 2019-2024 malah masih tercatat dapat bagian kue pokir di tahun anggaran 2025, masak orang sudah berhenti sebagai dewan masih dapat jatah paket,”ungkapnya.
Sementara terkait dugaan mafia anggaran ditubuh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekda Zainal Efendi, dengan ketus membantah ada permainan mafia penitipan anggaran kegiatan ke dinas-dinas.
“Bupati Kerinci, Monadi selaku pengawas keuangan harus berani tegas dan mengevaluasi kembali hasil pembahasan keuangan dari Tim TAPD tahun 2024 – 2025.
Pembahasan keuangan secara internal Pemkab Kerinci harus diketahui secara detail oleh Pak Bupati. Ini supaya praktik Mafia Anggaran tidak leluasa menitipkan paket-paket proyek ke setiap dinas.”
“Bupati harus segera perintahkan tim anggaran untuk segera melaksanakan KUAPS APBD 2025 sesuai kebutuhan yang bersifat urgent, menyesuaikan dengan visi misi Bupati Kerinci,”ujar sumber.(Mul/Ddi/ Red)
