Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Akhirnya Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit) anggaran 2024 senilai Rp.13,5 Miliar untuk Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, terkesan diabaikan dan saat ini terbukti gagal dilaksanakan kegiatan fisiknya oleh Pemkab Kerinci.
Sangat disesalkan karena gagalnya proyek pembangunan fisik Jalan Evakuasi atau Lingkar Barat yang berlokasi dari Rumah Dinas Bupati Kerinci, Kecamatan Siulak menuju Desa Sungai Gelampeh Kecamatan Gunung Kerinci, tentu sangat merusak reputasi daerah dan sontak tuai cibiran banyak pihak.
Pasalnya, jalan evakuasi ini sangat diharapkan warga masyarakat umum khususnya di 5 Kecamatan yakni, Gunung Tujuh, Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Kerinci dan Kecamatan Siulak.
Informasi didapat Siasatinfo.co.id, Selasa (8/10/2024) pukul 09:00 WIB menyebutkan, penyebab gagalnya pelaksanaan tender Jalan Koto Rendah – Sungai Gelampeh dikarenakan ada kelalaian serta niat tak baik di Tim Anggaran Pemkab Kerinci menyalurkan anggaran ke Kantor Dinas PUPR.
“Penyebab gagalnya pelaksanaan DBH Sawit dan kegiatan tender fisik jalan Koto Rendah-Sungai Gelampeh senilai Rp.13,5 Miliar karena ada itikad kurang baik tim anggaran.
Buktinya, uang bantuan DBH Sawit dari 2023 sampai 2024 sudah dicairkan dari kementerian keuangan pusat, tetapi mereka di TAPD malah berulah ingin mengalihkan judul kegiatan ke lokasi lain.”
“Gara-gara mereka uang DBH Sawit jadi terhambat penyaluran ke Dinas PUPR selaku pelaksana teknis kegiatan, akibatnya pihak PU tidak bisa menggelar tender tersebut,”ungkap sumber.
Terpisah disebutkan beberapa sumber kompeten Siasatinfo.co.id, terkait pelaksanaan DBH Sawit untuk pembangunan daerah Kabupaten Kerinci ini sangat memalukan dan sangat merugikan daerah.
“Lokasi proyek jalan ini yang sudah disahkan pemerintah pusat tidak dapat dirubah, dan harus berlokasi di kawasan Rumdis Bupati menuju Sungai Gelampeh.
Dan dana Jalan Koto Rendah menuju Sungai Gelampeh, bersumber dari dana bagi hasil (DBH) Sawit tahun Anggaran 2023/2024 sudah tercantum di PMK Kementerian Keuangan.
“Karena kelalaian dan niat kurang baik TAPD Kerinci, Dana Rp.13,5 Miliar untuk pengaspalan hot mik sekitar 3,4 Kilometer, dipastikan gagal dilaksanakan tahun 2024 ini,” ujarnya.
Informasi terakhir, dana bantuan DBH Sawit dari Menteri Keuangan RI bertambah sekitar Rp.3 M dari semula sebesar Rp.13,5 M, total 2024 sekitar Rp.16,5 Miliar.
“Dana DBH Sawit ini mau disisipkan ke APBD-P 2024, namun tidak bisa diterima Provinsi.
Rencana ini pun gagal, paling bisa anggaran ini akan terlaksana untuk APBD Murni di tahun 2025 mendatang,”ujar sumber Siasatinfo.co.id. (Ncoe/Red)
