Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Gawat!! Sepertinya Dana Desa sebagai ajang empuk dan lahan subur korupsi untuk memperkaya diri pribadi bagi oknum Kepala Desa nakal di Bumi Sakti Alam Kerinci yang terkesan pembiaran, pemicunya dugaan pelicin serta konspirasi kotor oknum aparatur berwenang.
Mencuat dugaan korupsi dan SPJ laporan fiktif dalam pengelolaan Ratusan Juta Dana Desa (DD) anggaran tahun 2023 yang gencar diaudit Tim Irban Wilayah seluruh Kabupaten Kerinci bikin Kades Nakal ketar-ketir.
Saat ini, terungkap dugaan fiktif realisasi keuangan yang memantik kasus korupsi Dana Desa yang dilakoni Ediwardi selaku Kades Koto Mudik, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh Siasatinfo.co.id, Minggu sore kemarin (8/7/2024), mengungkapkan ada beberapa item laporan terakhir realisasi DD pada 4 Juli 2024 sebesar Rp. 648,3 Juta yang terendus korupsi dengan Mark Up serta ditemukan SPJ Fiktif mulai disorot, lalu kemana auditor Irban Wilayah Air Hangat?
“Kami minta Tim Inspektorat Wilayah untuk Kecamatan Air Hangat bekerja dalam mengaudit pelaksanaan anggaran uang desa harus teliti dan tidak mudah dikecoh serta disuap Kades.
Setau kami di Desa Koto Mudik tidak ditemukan pembangunan pos ronda atau siskamling yang habis uang masyarakat sebesar Rp 21 Juta lebih, ini jelas fiktif dan korupsi pada laporan Kades Ediwardi ini.”
“Anggaran untuk dana Bumdes, hanya akal bulus Kades cari untung, Pengurus Bumdes dibentuk tidak difungsikan tapi sebaliknya hanya dikelola Kades bersama keluarga tanpa melibatkan masyarakat,” ungkap sumber gerah dengan kelakuan kades.
Tak hanya poin biaya Pos Ronda dan Bumdes yang disoroti, biaya untuk pembuatan MCK umum sebesar Rp. 77,1 Juta, kuat dugaan lahan bisnis oknum kades Ediwardi yang dipicu dari penggelembungan harga material serta upah tukang.
Aneh dan lucu lagi, tercatat kucuran uang desa sebesar Rp 10.136.600, (10,1 Juta) biaya untuk penyuluhan dan sosialisasi bidang hukum kepada masyarakat, sementara forum Kades baru saja disorot miring tentang pelatihan Penegakan Supremasi Hukum.
“Laporan SPJ ini kami rasa hanya rekayasa Kades yang disangka fiktif, lalu uangnya masuk kantong. Karena jual nama tentang hukum, sebaiknya aparat hukum segera memeriksa dan memanggil Kades Ediwardi biar ada efek jera.
Kami pertanyakan, kapan Kades mau mengeluarkan uang sebanyak Rp.17.680.000 (17,6 Juta) untuk biaya penyelenggaraan musyawarah Pemerintahan Desa,”jelasnya.
Bukannya hanya itu, Kades Ediwardi juga menuai tudingan tentang kucuran uang puluhan juta untuk biaya Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Keagamaan dan perayaan hari kemerdekaan.
Kami rasa untuk acara demikian habiskan uang desa sebesar Rp. 31,3 Juta itu sengaja dicatat lebih supaya SPJ bisa lengkap dan ini mengada-ada supaya dapat untung.
Parahnya lagi, dugaan korupsi secara berulang – ulang pengeluaran uang untuk musyawarah desa sebesar Rp.40 Juta dari tahap 1: – Rp 17.680.000 dan tahap 2 sebesar Rp 24.340.000, patut diduga lahan empuk korupsi Kades Ediwardi.
Malah ada lagi biaya Rp.8 Juta lebih untuk biaya Musrenbangdes dan diduga dana musyawarah ini sebagai bahan laporan Kades menggerogoti dana desa setempat yang perlu diusut aparat hukum.
Sementara, Kades Ediwardi masih bungkam terkait dugaan penyelewengan pelaksanaan keuangan desa sejumlah Rp. 648,3 Juta dan ditambah uang Rp.100 Juta bantuan Provinsi Jambi kemana laporan pertanggungjawabannya ke masyarakat.
Karena bantuan DD yang dicairkan negara bersumber APBN untuk Desa Koto Mudik bukan untuk memperkaya diri oknum Kades Ediwardi bersama keluarganya, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat dalam pembangunan.
Diharapkan Warga Masyarakat Koto Mudik, Inspektur Inspektorat Pemkab Kerinci yang dipimpin Zufran, SH.MM, untuk meng atensi kan pemeriksaan khusus pengelolaan DD yang berpotensi merugikan uang negara yang dilaksanakan Kades Ediwardi. *(Mulyadi/Wan/Red)
