Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Aksi unjuk rasa digelar ratusan massa peserta seleksi kelulusan PPPK yang dicurangi kembali kecewa terhadap tingkah laku Pimpinan Dewan Kerinci sebagai Wakil Rakyat yang bungkam tanpa kejelasan.
Anehnya, Aksi demontrasi dilakukan di Gedung DPRD Ujung Ladang, Kabupaten Kerinci, Senin kemarin (8/1/2024) sekitar pukul 09:30 WIB sampai selesai, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci lebih memilih kabur dan menghilang dari tuntutan pendemo.
Dalam aksi tersebut, pendemo merasa diabaikan unsur pimpinan DPRD Kerinci, karena ketiganya yaitu, Edminuddin, Boy Edwar, Yuldi Herman hingga selesai aksi tak jelas batang hidungnya.
“Mereka ini duduk di kursi empuk selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kerinci karena dipilih rakyat dan tunjangan mereka juga dari uang rakyat.
“Masak cuma menghadapi demonstrasi damai para honorer mereka selaku Ketua dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci takut dan malah menghilang.
Padahal para anggota dewan dan pimpinan DPRD Kerinci ngakunya lulusan S2 akademik, tapi hanya hadapi kami untuk menyampaikan aspirasi malah kabur, kemungkinan sudah kena getah dua kadis terkait,”ujar beberapa pendemo.
Lebih parahnya, aksi demo ini dihadapi oleh Ardi seorang anggota DPRD dari Dapil 5 Partai Demokrat yang akibatnya dia diusir massa karena dinilai tidak Pro Keadilan karena celotehannya tak jelas ujungnya.
Peserta honorer yang dicurangi pada tes kelulusan PPPK dalam orasinya dengan tegas meminta Pemkab Kerinci harus segera bertindak tegas terhadap dua Dinas yaitu, Efrawadi selaku Kepala BKD dan Dinas Pendidikan yang dipimpin Murison.
“Kami minta dengan sikap tegas Pj Bupati dan DPRD Kerinci untuk segera gelar Pansus, jangan hanya gertak sambal saja, kami butuh bukti ucapan Pj Bupati Kerinci.
Peserta P3K yang dinyatakan Lulus dengan kecurangan dan membayar uang untuk dibatalkan dan memberi perintah untuk segera hentikan mengurus kelengkapan berkas yang sedang diurus saat ini,”ujar pendemo.
Dilanjutkan para pendemo, mereka akan terus mengawal langkah-langkah yang diambil Pemkab Kerinci dan DPRD Kerinci.
“Kami akan mengawal terus perkembangan dari hasil demontrasi dan memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kabupaten kerinci maupun DPRD.
“Jika tuntutan para honorer PPPK tidak di penuhi dan di laksanakan oleh para wakil rakyat itu, mereka tidak akan ikut serta untuk memilih para wakil rakyat yang di gelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Tidak hanya kami yang akan lakukan golput, tetapi kami juga akan membawa sanak saudara dan keluarga untuk tidak memilih, biarlah golput daripada memilih,”tegas para pendemo.
Terpisah menurut Mulyadi Aktivis Anti Korupsi mengatakan, tidak layak duduk sebagai unsur pimpinan DPRD Kerinci jika menghadapi demo damai saja menghindar dan kabur.
“Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kerinci dianggap gagal sebagai wakil rakyat jika aspirasi peserta tes PPPK yang dicurangi tanpa ada Pansus dan memanggil dua Kadis BKD dan Dikjar.
“Mereka jangan hanya mampu rebutan proyek Pokir saja di setiap Dinas Pemkab Kerinci, tapi mereka anggota dan Ketua Dewan harus mampu membuktikan bahwa mereka tidak terlibat jatah kelulusan P3K,”ujarnya sambil menantang dewan untuk segera membentuk Pansus.
Sementara beberapa waktu lalu, Asraf selaku Pj Bupati akan bertindak tegas serta minta DPRD Kerinci untuk melakukan Pansus.
Namun hingga sekarang, jangankan bukti ketegasan Pj Bupati, Pansus yang diharapkan ratusan demonstran itu tak kunjung muncul.(Ncoe/Mul/Red)
