Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Gawat!! Perilaku Eflizar selaku Kades Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci Jambi, yang menjabat masuki Dua Periode dari tahun 2022 hingga tahun 2026 sekarang sudah sangat kebablasan hingga bikin gerah Anggota BPD dan masyarakat setempat.
Pasalnya, Kades Eflizar diduga nekad memalsukan tanda tangan 5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tahun anggaran 2023 – 2025 pada RAPBDes guna pencairan uang ADD dan DD untuk pembangunan Desa Simpang Tutup.
Menurut keterangan sumber dari Ketua BPD Simpang Tutup, Aprisal Efendi menyebutkan ke Siasatinfo.co.id, bahwa sejak tahun 2022 hingga 2025 pembangunan fisik proyek banyak yang asal dikerjakan dan malah ada sebagian uang honor orang adat, guru ngaji, ATK BPD yang digelapkan Kades Eflizar.
“Tidak cuma dana pembangunan jalan setapak dan jalan usaha tani yang dikerjakan tidak kunjung selesai. Tapi pelaksanaan pekerjaan tanpa hasil musyawarah dengan masyarakat.
Lebih fatal lagi, tanda tangan Lima Anggota BPD dipalsukan Kades Eflizar untuk pencairan dana ADD dan DD yang ketahuan di anggaran tahun 2023 dan 2024. Anggaran tahun 2025 pun kami tidak pernah tau tentang uang pencairan Dana Desa.”
“Parah lagi, honor Guru PAUD, Guru Ngaji, Imam Khatib, Garim Masjid sampai sekarang tidak dibayarkan Kades. Uang ATK BPD, Uang pelatihan Adat dan PKK tahun 2023 sekitar Rp.15 Juta digelapkan,”Ujarnya Ketua BPD.
Dilanjutkan oleh Ketua BPD, intinya masyarakat Desa Simpang Tutup sudah tidak mau lagi dipimpin Kades Eflizar karena banyak sekali dugaan korupsi dengan merekayasa SPJ uang desa.
“Seperti dana BLT sudah dianggarkan tetapi kami dan masyarakat tidak tau siapa saja yang menerimanya.
Kami sudah melaporkan kasus pemalsuan tandatangan BPD, uang pembangunan dan honor-honor yang tidak dibayar Kades ke Inspektorat Kerinci.”
“Setelah tim Inspektorat turun lapangan dan memanggil masyarakat desa malah diam dan bungkam saja sampai saat ini,”ungkapnya.
Namun hingga berita ini dipublish Siasatinfo.co.id, Senin (30/3/2026), Kades Eflizar belum dapat dihubungi terkait dugaan rekayasa SPJ Dana Desa dan dugaan Pemalsuan Tandatangan 5 anggota BPD Simpang Tutup yang dipimpinnya.(Mul/Red)