Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci –Dinilai tidak jelasnya daftar titik puluhan lokasi paket proyek Bidang Tanggap Darurat seret nama Saprida ST, selaku Kepala Bidang tersebut, hingga kini masih dipertanyakan publik.
Sebab, selain tak jelas titik lokasi karena tanpa tayang di LPSE Pemkab Kerinci, para rekanan kontraktor yang ditunjuk Kabid Tanggap Darurat (TD) pun bekerja tanpa ada papan merk pengumuman dan tentu menuai pertanyaan serta membingungkan masyarakat dilokasi kerja.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan beberapa sumber internal di Dinas PUPR Kerinci mengatakan, bahwa puluhan paket-paket proyek Bidang Tanggap Darurat menelan dana APBD Perubahan anggaran tahun 2025, sekitar Rp. 4 Miliar itu memang terkesan tertutup.
“Jauh beda dengan paket proyek di bidang-bidang lain Dinas PUPR, semua paket baik yang tender maupun yang penunjukan (PL) semuanya terbuka ditayangkan di LPSE.
Tetapi anehnya di bidang yang dipimpin Ibuk Saprida malah terkesan terselubung yang menimbulkan kecurigaan semua pihak, apalagi di internal dalam Dinas PUPR.”
“Wajarlah publik mempertanyakan perihal pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisiknya. Karena sumber dana sekitar Rp.4 Miliar di APBD-P dari pertengahan bulan Oktober hingga Desember 2025 tidak jelas titik lokasinya dan dikerjakan perusahaan kontraktor siapa saja,”ujar sumber.
Akibatnya, sorotan miring terhadap pelaksanaan proyek di Bidang Tanggap Darurat itu memicu kisruh yang dapat memantik dugaan korupsi.
Kuat dugaan ada bisnis gelap jual beli paket secara terselubung antara Kontraktor bersama Kepala Bidang Tanggap Darurat dan ini harus diusut tuntas penegak hukum.
“Hebohnya kegiatan konstruksi fisik proyek bidang ini karena dipicu dari ketidak transparansinya pada publik dalam pelaksanaan titik lokasi pekerjaan.
Lucu juga ya, dihari ginian masih berani tidak transparan dalam pengumuman seluruh paket konstruksi yang hanya terjadi di Bidang yang dipimpin Saprida.”
“Bupati Kerinci harus segera ambil tindakan tegas untuk mencopot jabatan Saprida selaku Kabid. Jika terus bercokol di kursi Kabid tentu akan terus semena-mena mengangkangi UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik,”tegasnya sumber.
Sementara itu, Kadis PUPR Kerinci, Ir. Maya Novefri, ST, tidak menampik adanya pelaksanaan proyek bidang tanggap darurat tanpa tayang di LPSE dan menelan anggaran sekitar Rp.4 M.
Namun diakuinya Kadis PUPR, titik lokasi pelaksanaan proyek berjumlah sekitar 65 paket.
“Jumlah paket tanggap darurat yang tersebar di Kabupaten Kerinci sebanyak 65 paket.
Namun untuk memperjelas masing-masing paket sangat sulit. Karena ada yang cuma ngirim alat berat dan material.”
“Bahkan kadang ada mengirimkan 2 alat berat, jadi tidak bisa dikatakan untuk konstruksi semua,”ujar Kadis Maya.
Paket-paket tertutup Bidang TD yang terkesan terselubung ini sepertinya ada komplotan tersembunyi untuk leluasa mencari keuntungan pribadi dan leluasa membuat SPJ Rekayasa.(Tim Red)