Menteri Hukum RI Resmikan Ribuan Pos Perlindungan dan Pelayanan Hukum Hingga Masuk Desa

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Jambi yang sering mengeluh tentang hukum dan tertindas oleh pelaksanaan hukum, baik tentang Tindak Pidana maupun Perdata, kini ribuan Posbankum hadir di sepanjang Desa maupun Kelurahan.

Sebanyak 1.585 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) siap melayani dan mengayomi serta mendapatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang masih awam tentang hukum.

Terbukti, Kali ini Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., meresmikan sebanyak 1.585 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Desa dan Kelurahan se-Provinsi Jambi.

Diketahui bahwa acara peresmian berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (28/04/2026).

Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Dengan hadirnya Posbakum, warga kini lebih mudah memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum tanpa harus menempuh jarak jauh.

Acara ini dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, jajaran Forkopimda, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Dikatakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, bahwa Posbakum di desa dan kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyelesaian persoalan hukum masyarakat. Baik perkara perdata maupun persoalan pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

“Keberadaan Posbakum ini harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Harapan kita, persoalan-persoalan hukum kecil dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ucap Menteri Hukum RI.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah, Aparat Kepolisian serta Bhabinkamtibmas, dan TNI melalui Babinsa, hingga organisasi bantuan hukum memiliki peran penting dalam memastikan layanan ini berjalan efektif.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan penguatan peran paralegal di tingkat desa. Nantinya, setiap desa direncanakan memiliki dua paralegal yang akan direkrut dan dibina oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membantu proses mediasi di tengah masyarakat.

“Kami juga tengah membahas kemungkinan pemberian honorarium bagi paralegal agar program ini berjalan maksimal. Ini akan dikaji bersama kementerian terkait dan DPR,” tambah Supratman.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas peresmian ribuan Posbakum tersebut. Ia menilai program ini akan berdampak besar terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Karena banyak persoalan kecil di tengah masyarakat yang jika tidak segera diselesaikan berpotensi menimbulkan konflik lebih besar. Dengan adanya Posbankum, penyelesaian persoalan dapat dilakukan sejak dini di tingkat desa.

“Sebelumnya di Jambi hanya ada 76 Posbakum. Kini seluruh Desa dan Kelurahan yang berjumlah 1.585 telah memiliki layanan bantuan hukum. Ini langkah besar untuk menjaga daerah tetap aman dan kondusif,” ungkap Al Haris.

Selanjutnya dikatakan Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar turut menyatakan dukungannya terhadap program ini.

“Posbakum sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Kami siap mendukung dan menindaklanjuti arahan demi suksesnya program ini,” tegas Kapolda Jambi.**(Hrls/Al)