Terkait Pungutan Rp 48 Juta, Suharto Ketua Forum AHB Kerinci Bungkam, Forum Kades Siulak Dipolisikan!!

Siasatinfo.co.id Berita Kerinci – Belum usai kabar heboh dan hangat diperbincangkan pungutan dana setiap Kades di Kecamatan Siulak sebesar Rp.4,7 juta hingga capai Rp.120.200.000, dari 26 Kades dipotong dari 6 Kades tidak hadir, tentu beralasan tidak ikut bayar pungutan ditentukan.

Kini muncul lagi kepermukaan pungutan uang Rp.4 juta per Kades di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci yang disinyalir dilakoni Kades Suharto selaku Ketua Forum Kades.

Informasi diperoleh Siasatinfo.co.id, di Forum ini lain lagi, Pungutan Rp.4 juta per Kades hadir atau tidak dalam kegiatan tersebut wajib bayar.

Alhasil, dari 12 Desa di Kecamatan Air Hangat Barat terkumpul uang sebesar Rp.48 Juta untuk satu hari kegiatan penyuluhan hukum.

“Sampai saat ini, Suharto selaku Ketua Forum masih belum mampu menjawab tantangan para kades tentang SPJ realisasi keuangan usai kegiatan pelayanan hukum.

“Kades Suharto harus jelas dan berani melaporkan hasil SPJ dan realisasi keuangan para Kades, jangan bungkam saja jika tak ingin dituding mencari keuntungan, makan di kuduk sesama Kades.

Janggalnya, Forum Kades se Kecamatan Air Hangat, tiap Kades hanya membayar hanya Rp 1 juta, padahal mereka berjumlah 14 Kades, masak kami hanya 12 desa dipungut Rp 4 juta,” Ungkap sumber terpercaya Siasatinfo.co.id.

Selanjutnya, tercatat lebih besar pungutan uang cukup fantastis capai ratusan juta terjadi pada 26 Desa di Forum Kades Kecamatan Siulak, sontak menuai cibiran publik terhadap tingkah laku Ketua Forum dan Bendahara pelaksana kegiatan.

Keterangan berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id kepada beberapa sumber dalam forum kades di dua Kecamatan tersebut, mengungkapkan bahwa pungutan ini murni untuk acara kegiatan penyuluhan hukum.

“Kami hanya minta rincian aliran uang yang terkumpul dari setiap Kades di Kecamatan Siulak untuk sebuah kegiatan itu.

Apa benar uang terkumpul itu habis untuk satu hari kegiatan atau hanya ajang empuk cari keuntungan Ketua Forum dan Bendahara pelaksana kegiatan.”

“Reza Kades Koto Beringin dan Muktar Gani Kades Lubuk Nagodang selaku yang bertanggungjawab terhadap acara ini harus mampu menerangkan secara jujur kemana aliran dana yang sudah mereka pungut,”ujar sumber yang namanya tidak dipublish.

Sementara menurut Reza Ketua Forum Kades didampingi Muktar Gani selaku bendahara kepada Siasatinfo.co.id, (15/8/2023) pada Selasa lalu, terkait pungutan uang ini sesuai dengan hasil mufakat pada musyawarah forum.

“Terkait uang Rp 4,7 juta yang dipungut ke setiap kades memang benar adanya, tapi pembayaran uang ini sesuai dari hasil mufakat, jika selesai acara ada uang tersisa dikembalikan ke setiap kades.

Pengakuan Reza, dari 26 Kades se Kecamatan Siulak yang hadir hanya 20 Kades, tentu tidak ikut membayar uang setoran pungutan sebesar Rp.4,7 juta.

Namun disayangkan, mereka berdua ini masih bungkam soal uang 20 Kades kalikan Rp 4.700.000, sama dengan Rp 94 juta. Lalu 6 Kades kalikan Rp 4,7 juta = Rp 282Juta, tindakan forum terhadap 6 Kades tidak bayar bagaimana? Beranikah Ketua Forum menagihnya?

Tak heran jika Ketua Forum dan Bendahara pelaksana terhadap kegiatan di dua Kecamatan di atas menuai tudingan “Kades Makan Kades”.

Asumsinya, sesama Kades masih bisa dimainkan, apa lagi uang anggaran dana desa (ADD) tentu lebih parah lagi.

Kabar terakhir Ketua dan Bendahara Forum Kades di Kecamatan Siulak akan berurusan dengan penegak hukum. Bocoran didapat ada laporan Kades Siulak ke Polres Kerinci.

Hingga saat ini, belum ada rincian aliran dana pungutan yang fantastis berhasil dipertanggungjawabkan oleh kedua Ketua Forum Kades untuk dipublikasikan.(Mul/Boy)