Terendus Dugaan Korupsi Dana BOS di SMAN 5 Merangin, APH dan Inspektorat Provinsi Jambi Diminta Periksa Kepsek

Siasatinfo.co.id Berita Merangin – Persoalan dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berpotensi merugikan uang negara sepertinya tidak henti-henti disorot.

Pasalnya, Kepsek selaku pengguna anggaran bersama tim Bos disekolah mulai terendus permainan curang yang dapat merugikan keuangan Bos yang diperuntukkan bagi para Siswa-siswi.

Untuk itu, ikut campur Inspektorat Provinsi serta Aparat Penegak Hukum dari pihak Kepolisian diminta harus turun kelapangan, guna mengecek laporan realisasi dan memeriksa kucuran BOS khususnya di SMA Negeri 5 Merangin tahun anggaran 2023.

Sebab, banyak kejanggalan dan diduga anggaran ratusan juta di sejumlah kegiatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilingkungan sekolah.

Tak hanya aparat penegak hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepolisian pun diharapkan turut campur memeriksa realisasi Bos di sekolah tersebut.

Item penggunaan dana BOS SMA Negeri 5 Merangin yang perlu di audit investigasi oleh Inspektorat Provinsi Jambi yakni, sebesar Rp. 22 juta lebih dugaan Mark-Up biaya PPDB pada tahap II.

Selain itu, untuk pembelian buku, pembelajaran dan ekstrakulikuler, administrasi sekolah dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, patut diduga terjadi pembengkakan anggaran.

Inspektorat Provinsi Jambi yang dipimpin Inspektur H. Agus Herianto, S.H, dinilai mampu untuk melakukan audit khusus investigasi penggunaan BOS.

“Kapan perlu APIP dari Inspektorat Provinsi melakukan survei ke toko penyedia barang yang tercantum dalam kuitansi laporan pertanggungjawaban pada realisasi dana BOS TA 2023.

Transparansi penggunaan dana BOS merupakan kewajiban sekolah untuk mempublikasikannya. Supaya masyarakat tahu kemana saja uang Bos dikucurkan Kepala Sekolah,”ujar sumber.

Diharapkan H. Syamsurizal, SE, M.Si. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bidang Pembinaan SMA Hj. Harmadeli. M.Pd melalui Manager Bos, Ida untuk lebih disiplin dalam penatausahaan dana BOS.

“Tim Manajamen Bos Dinas Pendidikan sepertinya kurang mengendalikan pengelolaan Kas di setiap bendahara Bos.

Kepala satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan terkait penggunaan, pelaporan Dana BOS Se Provinsi Jambi. Akibatnya dana bos diduga rawan terjadi kecurangan,”tambah sumber lagi.

Ini rincian realisasi dana BOS SMA Negeri 5 Merangin senilai Rp 424.530.000, – dengan jumlah Siswa Penerima sebanyak 534 yang di cairkan pada tanggal 24 Juli 2023.

Sedangkan jumlah Siswa-siswi yang terdapat pada data Dapo Kemendikbud hanya berjumlah 522 orang penerima dana Bos, patut dicurigai selisih jumlah siswa berjumlah 12 orang  adalah fiktif sebagai penerima bantuan dana dari Bos.

BERIKUT REALISASI PENGGUNAAN NYA:
Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)
Rp 22.895.000 ( Rp.22,8 Juta) ini perlu dipertanyakan.

Lalu biaya untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 119.409.300, (Rp.119,4 Juta) dan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler senilai Rp 64.970.500,-( Rp.64,9 Juta). Jika ditambahkan, 2 poin ini habiskan anggaran BOS sebesar Rp. 184.379.800,- (Rp.184,3 Juta). Kejanggalan aliran dana di atas mulai terendus dan diduga sarat dengan korupsi.

Selain 2 item diatas, patut dicurigai ada dugaan Mark Up anggaran pada kegiatan  asesmen/evaluasi pembelajaran Rp.56.390.000,- dan biaya administrasi kegiatan sekolah Rp.68.265.200.

Kemudian untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan diperkecil Rp 5.400.000, lalu langganan daya dan jasa
Rp 18.000.000, Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 42.171.000, –

Aliran dana BOS melonjak pada penyediaan alat multi media pembelajaran sebesar Rp. 47.000.000, Untuk pembayaran honor sejumlah Rp. 128.947.000.diduga ada permainan dan perlu di cek kebenarannya.

Sementara itu, Priyanto S.Pd. M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Merangin saat dimintai keterangannya membantah  tudingan tentang laporan jumlah penggelembungan jumlah siswa sebanyak 12 orang.

Bahkan Kepsek berdalih dan menuding  pihak Dikbud Provinsi Jambi dibawah Hj. Harmadeli, M.Pd serta Bu Ida kurang teliti atas hal yang tersebut.

“Saya akui ada perbedaan data antara bos dan siswa pada Dapodik” namun itu bukanlah wewenang saya itu adalah pihak manajemen BOS di Dikbud Provinsi Jambi serta orang Kementerian,”kata Kepsek berdalih melemparkan tanggungjawab ke Dikbud Provinsi.

Dikatakannya lagi, Soal Dana Bos saya tidak tahu menahu, terkait itu semua silahkan konfirmasi ke Dikbud Provinsi Jambi,” jelas Henang santai.

Biar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi aliran dana Bos di SMA Negeri 5 Merangin, banyak kalangan berharap agar penegak hukum memeriksa Kepala Sekolah serta tim berwenang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Bos disekolah tersebut.* (By)