Terbongkar Dugaan Korupsi Ratusan Juta DD Hamparan Pugu Kerinci Digerogoti Kades

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Sejak terbongkarnya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa anggaran tahun 2023 dan 2024 di Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci yang dikelola Kades Eka Irfanto makin hangat bergulir di warga masyarakat setempat.

Sebab, ada kejanggalan pengucuran uang Desa Hamparan Pugu dinilai terjadi pembengkakan yang disinyalir cuma akal bulus Kades Eka Irfanto leluasa untuk menggerogoti dan mencari keuntungan pribadi dari fisik proyek desa setempat.

Berhasil dihimpun beberapa keterangan serta data laporan Siskeudes Desa Hamparan Pugu terdapat beberapa pos kegiatan berpotensi SPJ sengaja di Mark Up dan terindikasi korupsi yang harus dipertanggungjawabkan Kades.

“Biaya proyek Jalan Usaha Tani senilai Rp. 184 Juta berlokasi di areal persawahan dengan panjang sekitar 100 Meter, habiskan uang Rp.184 Juta hingga saat tidak bermanfaat.

Hasil pekerjaan belum rampung, timbunan badan jalan belum sepenuhnya, tidak dilakukan pengecoran, tidak bisa dilewati warga petani sawah.”

“Proyek jalan ini mangkrak, semak -semak sepanjang jalan tumbuh subur. Untuk itu tim pemeriksa fisik proyek desa dari Irban Satu Inspektorat harus turun lokasi, bukan hanya terima SPJ Kades dari atas meja saja,”tegas beberapa sumber warga.

Terpisah, terbongkar juga borok biaya lanjutan proyek fisik pembangunan gedung Pemuda dan olahraga yang bersumber dari DD tahun 2023 habiskan biaya sebesar Rp. 402.489.200. (Rp.402,4 Jutaan).

Tidak sebatas biaya Rp.402,4 Juta saja, Kades Eka Irfanto kembali mengucurkan dana untuk rehabilitasi gedung tersebut di Pos DD tahun 2024 sebesar Rp.82 Juta, total menjadi Rp. 484,2 Juta.

Pemborosan anggaran ini diduga sengaja dibuat Kades sebagai SPJ hasil rekayasa yang terindikasi Mark Up hingga berpotensi merugikan keuangan negara yang harus diusut tuntas secara hukum agar Kades tidak merasa kebal hukum.

Anggaran Dana Desa mencurigakan terjadi pembengkakan, seperti di belanja pos kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp 16 juta diduga SPJ Fiktif.

Kemudian biaya untuk Pembinaan PKK sebesar Rp 32.109.000 (Rp.32,1 Juta) di curigai sebagai SPJ rekayasa yang diakal-akali Kades untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Lalu biaya untuk Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, sebesar Rp 17 Juta, dipertanyakan kebenaran kucuran DD di pos ini.

Lebih janggal lagi, realisasi penyaluran dana desa untuk penerima BLT dengan judul Keadaan Mendesak Rp 93,6 Juta tidak masuk akal.

“Desa Hamparan Pugu penduduknya campuran dari desa-desa lain yang ada di semurup, bangunan penduduk semua permanen.

Rata-rata Warga Masyarakat sini tiap rumah memiliki mobil dan motor. Boleh dikatakan penghuninya banyak PNS dan disebut kawasan orang mampu.”

“Boleh di cek satu-satu rumah penduduknya, tidak mungkin banyak yang menerima BLT, jangan-jangan data penerima BLT DD hanya rekayasa untuk lahan korupsi Kades, ini harus diusut dan diperiksa Inspektorat Kerinci,”ujar sumber. (Mul/Red)