Teranyar Korupsi Proyek PJU Dishub Kerinci, Tersangka Akui Beli Paket Dewan, Nyali Kejaksaan Dituntut Publik

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Setelah terungkap praktik dugaan korupsi berjemaah oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terhadap Paket Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) sekitar Rp. 5 Miliar di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, nama 6 oknum dewan mulai terseret.

Teranyar, keterlibatan 6 oknum eks dewan dan dewan aktif kini menyeruak kepermukaan dan mereka sudah diperiksa penyidik kejaksaan, dan kini masih status sebagai saksi.

Bahkan informasi diperoleh Siasatinfo.co.id, Selasa (8/7/2025), sederetan nama oknum dewan di DPRD Kerinci diduga ikut terlibat menikmati uang fee Pokir anggaran tahun 2023 dari Rekanan Kontraktor yang sudah tersangka saat ini.

Sebab, praktik korupsi yang menyeret proyek PJU tidak lepas dari campur tangan oknum anggota DPRD Kerinci, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat.

Pasca penahanan tujuh tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada Kamis (3/7/2025) sekitar pukul 14.00 WIB, terus menuai gelombang protes para aktivis di Kerinci.

Gejolak protes sederetan oknum dewan dijadikan saksi oleh penyidik kejaksaan dinilai janggal, karena secara kasat mata ada paket jual beli dan terindikasi suap menyuap.

“Kita punya data-data oknum dewan yang masih aktif maupun mantan anggota DPRD yang terlibat dalam mafia proyek Pokir senilai kurang lebih Rp 5 miliar. Ada enam orang yang sudah diperiksa sebagai saksi, yaitu BE, ED, YH, AL, MS, dan EY.

Rekanan yang sudah tersangka telah mengakui dalam berita acara pemeriksaan (BAP) bahwa proyek Pokir tersebut dibeli dari beberapa oknum dewan.

“Dugaan gratifikasi dan sogok menyogok dalam pelaksanaan proyek sudah terang-terangan terungkap dalam proses penyidikan,”ujar Emil Varia.

Lanjut Emil, jika saja kasus bergulir di Kejaksaan ini tanpa tekanan publik, bisa-bisa kasus ini akan serupa dengan kasus Rumdis, Dewan sebagai penikmat malah lolos dari jeratan hukum.

“Kalau tekanan publik kurang, bukan tidak mungkin kasus Rumah Dinas kedua bakal terjadi lagi. Dugaan jual beli paket Pokir ini nyata. Dalam BAP, rekanan mengaku Pokir itu dibeli.

Dalam BAP Amril Nurman, salah satu tersangka, disebutkan secara jelas bahwa aliran dana ke oknum dewan sekian persen.”

“Tidak hanya anggota dewan, tetapi uang rekanan juga tercecer, termasuk dugaan jatah LPSE sebesar 1,5 persen dari nilai proyek,” Ujarnya Emil.

Diketahui, terhadap kasus proyek PJU, korupsi ditemukan sekitar Rp. 2,7 M dengan melibatkan tersangka, Kadis Perhubungan (Heri Cipta), Kabid Sarana dan Prasarana (Nel Edwin).

Lalu 5 tersangka dari rekanan kontraktor yaitu;  Fahmi, Amril Nurman, Jefron, Gunawan, dan SM alias Wandono.

Kelima tersangka dari kontraktor diminta tidak ikut bersekongkol menutup – nutupi soal jual beli paket Pokir yang berpotensi kasus gratifikasi.

Sebab jika ditutupi, mereka rekanan akan tetap menjadi tumbal hingga vonis Pengadilan Tipikor. Sementara para oknum dewan malah melenggang tanpa tersentuh hukum.

Terhadap praktik korupsi Rp.2,7 M Proyek PJU Dishub yang disebut sebagai Korupsi Berjamaah ini, nyali nyali Penyidik Kejaksaan dituntut publik agar menuntaskan kasus ini hingga terseretnya oknum dewan yang terlibat. (Tim Red)