Penyelewengan Dana Desa Hamparan Pugu Kerinci Seret Nama Zakaria Mantan Kades

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mencuat dugaan penyelewengan Dana Desa anggaran tahun 2023 Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat Barat Kerinci, menyeret anggaran DD tahun 2022 yang dikelola mantan Kades Zakaria lebih parah hingga terindikasi korupsi.

Faktanya, beberapa pos kegiatan ditemukan laporan realisasi laporan anggaran DD 2022 diduga sengaja terjadi pembengkakan anggaran belanja kegiatan terindikasi penyelewengan uang masyarakat.

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun Siasatinfo.co.id, Jum’at kemarin (1/8/2025), terungkap ada pos-pos kegiatan yang dicurigai sebagai SPJ Mark Up seret nama Zakaria mantan Kades yang kesannya tidak terjerat dari temuan Tim Auditor Inspektorat.

Pos kegiatan DD 2022 diduga sarat dugaan korupsi yang dilakoni mantan Kades Zakaria paling menonjol SPJ fiktif yakni,

Izin konfirmasi Pak Zakaria, Kami dari Redaksi Siasatinfo.co.id, mempertanyakan laporan realisasi DD tahun 2022 yg diduga Mark up anggaran, antaranya;

“Biaya di pos kegiatan Keadaan Mendesak yang disalurkan untuk penerima BLT sebesar Rp. 252 Juta, diduga SPJ berpotensi fiktif yang sarat korupsi.

Kami tidak yakin ada sejumlah masyarakat di Desa Hamparan Pugu sebagai penerima BLT berjumlah sekitar 70 orang sesuai pembagian dari Rp.252 Juta, ini daftar BLT palsu yang perlu diusut kembali.”

“Masak penduduk Hamparan Pugu yang dihuni banyak PNS, dan mayoritas orang mampu, sering disebut kawasan elit, bisa-bisanya penerima BLT berjumlah 70 orang, tidak masuk akal,”ujar sumber warga.

Tidak hanya Pos Kegiatan BLT sarat dugaan fiktif yang dilaksanakan mantan Kades Zakaria, tetapi ditemukan juga kejanggalan di 3 Pos Kegiatan dengan judul Kesehatan dicurigai lahan empuk korupsi.

Seperti di Pos kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan sebesar Rp 15.570.000, diduga laporan SPJ mark up.

Kemudian biaya Penyelenggaraan Desa Siaga  Kesehatan sebesar Rp 29 Juta diduga pembengkakan anggaran terindikasi korupsi.

Lalu biaya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 16.700.000, dipertanyakan Warga Masyarakat.

Ketiga pos diatas total biaya dikeluarkan dari DD 2022 sebesar Rp. 61.270.000, ( Rp. 61,2 Juta). Pos ini diduga Laporan SPJ Fiktif yang terindikasi korupsi dan harus diusut semua pihak yang terlibat memuluskan korupsi uang masyarakat.

Sementara Zakaria mantan Kades Hamparan Pugu belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan Siasatinfo.co.id, kemarin Jum’at (1/8/25), sampai berita ini dipublish. (Tim Red)