Pelantikan 60 Pejabat Oleh Mukti Said PJ Bupati Merangin Terindikasi Labrak Aturan Kemendagri

Siasatinfo.co.id, Berita Merangin – Pelantikan puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin yang diambil sumpahnya pada Rabu (17/04/2024) Lalu, kini menjadi bahan tudingan miring publik.

Selain menuai tudingan dan perbincangan ditengah – tengah khalayak umum, pelantikan pejabat dan Camat terindikasi melabrak aturan dan diduga beraroma main uang dalam pengangkatannya.

Pasalnya, pelantikan pejabat yang di gelar di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin, diduga telah melanggar Pasal 71 ayat 3, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Koto. Karena Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan dari penetapan Calon Kepala Daerah.

Akibatnya itu, beberapa elemen Masyarakat mempertanyakan terkait surat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tentu bila izin tidak dikeluarkan dari Kementerian, jelas pengangkatan pejabat yang dilantik telah melabrak aturan yang berlaku.

Salah seorang tokoh masyarakat Merangin
yang namanya tidak dipublikasikan kepada media ini mengatakan, berdasarkan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kata sumber, jika merujuk bunyi pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, artinya 6 bulan sebelumnya, atau terhitung dari tanggal 22 Maret 2024, sudah tidak boleh lagi dilakukan penggantian pejabat.

Pelantikan yang dilakukan itu, ya patut diduga melanggar perundang-undangan, karena dalam UU sudah jelas mengaturnya,” sebut tokoh tersebut, seperti memberi syarat bahwa Bupati terkesan tidak taat pada aturan yang berlaku.

Hal itu juga dipertegas oleh Mendagri M Tito Karnavian dalam surat resminya dengan nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024.

Surat itu ditujukan kepada gubernur/penjabat gubernur, bupati/penjabat bupati serta wali kota/penjabat wali kota. Mendagri dalam suratnya menegaskan aturan tersebut juga berlaku untuk penjabat gubernur/penjabat bupati dan penjabat wali kota.

Sementara PJ Bupati Merangin H.Mukti Said, S.E., M.E. sempat mengeluarkan pernyataannya melalui akun Instagram milik Diskominfo Merangin yang terbitnya satu minggu lalu bahwa, PJ Bupati H MUKTI TELAH MENEGASKAN PELANTIKAN 60 PEJABAT SUDAH IZIN MENDAGRI.

Pelantikan sebanyak 60 orang pejabat eselon ll dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sudah berdasarkan surat izin dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Izin Kemendagri itu melalui surat nomor.100 226/2343/QTDA tanggal 25 Maret 2024, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Merangin.

“Semua ketentuan dan aturan sudah kita lengkapi, yang paling utama itu adalah izin dari Kementerian Dalam Negeri sudah didapatkan.

Kalau salah satu tidak kita dapatkan, maka kita tidak bisa melantik,”ujar Pj Bupati usai pelantikan pejabat administrator, pejabat fungsional dan sebanyak 11 orang Camat, di Auditorium rumah dinas bupati Merangin, Rabu 17/4/24 lalu.

Dari kutipan narasi yang di rilis Akun Instagram Diskominfo Merangin tersebut Pj Bupati berharap, bahwa orang-orang yang dilantik punya kemampuan, punya integritas, punya kemauan untuk membangun, membantu Pemerintah Daerah untuk membangun Kabupaten Merangin yang sama-sama dicintai ini.

“Saya berharap pejabat yang dilantik ini langsung bekerja terutama pejabat yang di lapangan seperti Camat, harus betul-betul menguasai lapangan dan wilayah kerjanya serta harus berdomisili di kecamatan tempat mereka bekerja,”harap Pi Bupati.

Selain itu H Mukti menegaskan, sebanyak 60 orang pejabat yang dilantik tersebut, kinerjanya akan dievaluasi tiga bulan sekali, tidak menutup kemungkinan bila etos kerjanya tidak baik akan
ditarik kembali,”tegasnya. (By)