Modus SPJ Belanja Fiktif Kades Pendung Mudik, Diduga Permainan Kotor Oknum Pemeriksa Irban Wilayah Inspektorat Kerinci

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Tak henti-henti disorot warga masyarakat di masing-masing Desa terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dilakoni Oknum Kades yang terindikasi merugikan uang negara.

Sebab, hak pengawasan uang desa tidak hanya dilakukan Anggota BPD, tetapi masyarakat setempat dapat langsung mengawasi serta wajib tau jumlah uang bersumber APBN untuk ADD dan DD serta bantuan uang lainnya dari Kabupaten maupun Provinsi.

Mencuat kepermukaan soal aliran Dana Desa Pendung Mudik, Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terkesan laporan realisasi keuangan belanja diduga fiktif hingga terindikasi korupsi yang dilaksanakan Kades Ruslan.

Berdasarkan data-data yang berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, DD anggaran tahun 2023 untuk Desa Pendung Mudik sebesar Rp. 697.040.000, (Rp.697 Jutaan) dan ditambah dana bantuan dari Provinsi Jambi sebanyak Rp.100 Juta, total menjadi Rp.797.040.000, (Rp.797 Jutaan).

Pelaksanaan DD ini tercatat pada laporan pembaruan data pada 18 Juli 2024, sarat dengan modus modal belanja fiktif dengan SPJ terkesan Kaleng-kaleng, diduga DD hanya memperkaya diri dan keluarga Kades Ruslan.

“Kami sangat mendukung penuh pihak dari kalangan media untuk selalu eksis tiap saat menyoroti kelangsungan pengelolaan dana desa yang bukan sedikit jumlahnya.

Kalau hanya kami selaku warga, tentu Kades beserta kroninya jadi permusuhan pribadi dalam desa.”

Dan kami juga minta secara tegas kepada orang kantor Inspektorat Kerinci tidak main-main dalam memeriksa pelaksanaan DD yang dilakukan Kades Ruslan, karena selama ini uang desa hanya dikelola tanpa ada musyawarah dengan masyarakat,”jelas sumber warga.

Dilanjutkan warga lagi, pergantian Staf Desa atas nama Bobi yang lulus P3K harusnya Kades Ruslan mengumumkan ke masyarakat siapa yang mau masukkan bahan sebagai pengganti Bobi.

“Ini malah diam-diam Kades bersama isterinya memasukkan bahan pengganti staf desa itu isteri dari Bobi sendiri yang nama Yosi, ini kan anak sepupu isteri kades.

“Cucu dan anak menantu atau keluarga dekat mengelola desa kami. Seperti Maristian sebagai Bendahara Desa, dia adalah cucu dari isteri Kades Ruslan, ini sangat KKN, Kades bersama isteri tabiatnya sama, harus diusut secara hukum,”tegas warga.

Tercatat data laporan tahap 1, SPJ Desa Pendung Mudik dengan modus belanja kegiatan diduga sengaja digelembungkan (Mark Up) antara lain yang menonjol yakni, Biaya Rp.21 Juta untuk kegiatan pemutakhiran profil Desa dicurigai terjadi Mark Up.

Lalu, Biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa sebesar Rp 23.616.800, (Rp.23,6 Juta) dan  Biaya Penyusunan RKPDes sebesar Rp 4,1 Juta. Ketiga Pos ini capai Rp.48,7 Juta sepertinya hanya biaya akal bulus Kades Ruslan.

Selanjutnya tahap 2, Operasional Dan Bantuan Masyarakat dan Pos Keamanan sejumlah Rp. 9,1 Juta, biaya ini dicurigai fiktif.

Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Dusun 1, 2 dan 3 sebesar Rp 97.648.000. Biaya Pembangunan Pagar TPU Rp 48,8 Jutaan, kedua pos kucuran dana DD ini diduga ladang Mark Up Kades.

Kemudian biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani Rp.102.600.000 (Rp.102,6 Juta) patut diduga modus bisnisnya Kades. Dan BLT tahap 2 sebesar Rp.39.600.000, penerima BLT dipertanyakan jumlahnya.

Lebih mencurigakan lagi, Belanja Makanan Tambahan Ibu Hamil Lansia, sebesar Rp. 11.480.000, patut diduga belanja Mark Up dan uang Operasional PKK sejumlah Rp.7,3 juta pun dipertanyakan kebenarannya.

Lebih parah lagi, Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa Rp 6.750.000, lalu belanja sama terjadi lagi untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa sebesar
Rp. 30 Juta.

Dan laporan ini belum termasuk tahap 3 dan pertanggungjawaban dana Rp.100 Juta bantuan Provinsi Jambi, jangan-jangan bantuan Gubernur hanya masuk kantong Kades Ruslan.

Mulusnya laporan realisasi keuangan dan SPJ DD Desa Pendung Mudik, kuat dugaan permainan kotor Oknum Pemeriksa dari Irban Wilayah Kecamatan Air Hangat, yang suka nimbrung sebagai dalang korupsi uang masyarakat desa setempat.(Mul/Mdona/Red)