Gawat!! Uang Muka Raib, Jasa Konsultan Lenyap, PPK,PPTK di Dinas PUPR Sungai Penuh Bungkam

Siasatinfo.co.id, Berita Sungai Penuh – Aneh dan lucu!! Dana konsultan cair 100 persen lenyap, Uang muka cair 30 persen raib, para pejabat dipusaran kasus proyek fiktif ini seperti, PPK bungkam, PPTK melenggang dan Kadis PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA) pun membisu, Gawat!!

Lucunya lagi, penegak hukum wilayah hukum Kota Sungai Penuh terhadap kasus proyek ini seperti tidak bertaring mengungkap kasus proyek jembatan Fiktif yang sudah menjadi buah bibir.

Diketahui proyek fisik Jembatan ini berlokasi di Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh terbengkalai tanpa dikerjakan CV.BOMAX.

Ironis lagi, proyek jembatan fiktif dengan nilai kontrak sekitar Rp.1.400.000.000, (Rp 1,4 M) dikerjakan oleh CV.BOMAX dengan sumber dana dari APBD 2022 Pemkot Sungai Penuh, Provinsi Jambi wajar dinilai publik  kontraktor nekad yang terkesan kebal hukum.

Kejadian ini sontak membuat para aktivis Pegiat Anti Korupsi Kerinci dan Kota Sungai Penuh meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Antonius Despinola,SH.MH, untuk bernyali serta mampu bertindak tegas mengusut tuntas dan memeriksa para pelaku yang terlibat korupsi proyek tersebut.

Informasi berhasil Siasatinfo.co.id himpun dari sumber terpercaya, Rabu (26/10/2023) pukul 11:00 WIB, menyebutkan konsultan pengawas titipan orang dalam di Dinas PUPR dengan bertopeng dari CV.DHARMA SUARGA KONSULTAN, diduga hasil persekongkolan.

“Kontraktor kabur setelah uang muka 30 persen dicairkan oleh pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh kepada CV Bomax selaku kontraktor pelaksana.

Tidak hanya dana 30 persen yang diembat tanpa kerja, tetapi lebih nekad lagi dana konsultan pengawas proyek diembat tanpa pelaksanaan.”

“Masak fisik proyek sudah jelas fiktif, tapi  uang Konsultan pengawas malah dicairkan 100 persen ke Konsultan pelaksana CV DHARMA SUARGA KONSULTAN dengan nilai kontrak senilai Rp 74 Juta,”ungkap sumber.

Dilanjutkan sumber lagi, selain Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR Pemkot Kota Sungai Penuh terlibat dalam pusaran proyek fiktif yang rugikan keuangan negara itu harus di proses hukum segera.

“Secara kasat mata proyek jembatan ini sangat merugikan keuangan negara dan rugikan daerah.

Pihak terkait yang bertanggungjawab dalam pusaran kegiatan ini seharusnya tidak dibiarkan melenggang tanpa tersentuh penegak hukum,”ujarnya kepada Siasatinfo.co.id.

Sementara hingga berita ini dilansir Siasatinfo.co.id, Teguh selaku PPK dan Khalik Munawar Kadis PUPR Kota Sungai Penuh, belum diperoleh keterangannya terkait dugaan fiktif proyek fiktif yang meresahkan warga di Tanah Kampung.(Tim Red)