Warga Minta Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan DD Sungai Gelampeh Kerinci

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Tak henti-henti disoroti dugaan penyalahgunaan uang masyarakat Desa Sungai Gelampeh, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci dengan modus laporan belanja modal kegiatan sengaja digelembungkan oknum Kades Mandianto.

Pasalnya, dugaan unsur kesengajaan laporan Mark Up untuk SPJ belanja modal pengeluaran DD Desa Sungai Gelampeh banyak ditemukan kejanggalan serta dugaan laporan Mark Up terindikasi fiktif.

Informasi data berhasil dihimpun serta beberapa keterangan Warga Masyarakat oleh Siasatinfo.co.id, Kamis (8/8/2023) selain realisasi laporan tahap 1, terdapat juga penyaluran DD tahap 2 dan 3 disinyalir Mark Up.

Untuk diketahui, anggaran DD Desa Sungai Gelampeh, sesuai pembaruan data terakhir 18 Juli 2024 berjumlah Rp.750,6 Jutaan, lalu ditambahkan Rp.100 Juta bantuan Provinsi Jambi, Total Rp.850,6 Juta dikelola Kades Mandianto sarat muatan korupsi yang harus diaudit tim pemeriksa Inspektorat Kerinci.

Diketahui beberapa Pos kegiatan DD anggaran 2023 terindikasi dapat merugikan keuangan negara antara lain terjadi di belanja sekolah Paud, TK, TPA dan Madrasah, habiskan anggaran Rp.Rp. 64,4 Juta sangat dicurigai sebagai laporan tidak masuk akal.

Lalu, Biaya Makanan Tambahan Ibu Hamil habiskan biaya Rp 23 juta, harus diaudit dan  kebenaran oleh Tim Irban Inspektorat.

“Dua pos diatas habiskan uang masyarakat Rp 87 juta lebih perlu diperiksa secara transparan oleh Inspektorat karena ini diduga terjadi laporan asal-asalan agar kades dapat untung,”ujar beberapa sumber warga setempat.

Tercatat juga, biaya Rp 36,4 juta untuk ikut kegiatan MTQ Tingkat Desa, kemudian biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp 155,9 Juta, dicurigai aliran dana fisiknya.

Janggalnya lagi, laporan Kucuran uang Posyandu Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu tahap 2, berjumlah Rp 64,9 Juta, padahal di tahap 1 habiskan uang sebesar Rp.23 Juta, dan tahap 3 ada juga biaya Rp 7.937.000 untuk pos Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin.

Total tiga pos anggaran diatas terkesan tujuan sama telah habiskan uang desa sebesar Rp.95,8 Juta, diduga jadi lahan bisnis anggaran oleh Kades Mandianto.

Tercatat lagi, laporan biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa tahap 2 sebesar Rp 198 juta, dan tahap 1 sebesar Rp 155,9 Juta, total pos ini berjumlah Rp.353,9 juta, patut di cek pengeluaran uang dan fisiknya oleh Pemeriksa Inspektorat.

Dipertanyakan juga, sebesar Rp 23,2 Juta dikatakan untuk Biaya Koordinasi Pemerintah Desa perlu diusut kebenarannya dan dicurigai merugikan uang masyarakat.

Temuan kejanggalan tercatat biaya untuk  Musyawarah Desa Reguler Rp 9 Juta, dan biaya Poster/Baliho Informasi APBDes, habiskan Rp 7,8 Juta, sangat dipertanyakan aliran uangnya.

Aliran uang desa yang perlu diperiksa Tim Irban Inspektorat tercatat aliran belanja diduga terjadi Mark Up yakni, Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Rp.117 Juta.

Biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani
Rp 158.343.900 dan modal belanja untuk Pembinaan Karang Taruna Klub Olah raga
Rp 3.888.000, serta habiskan uang DD untuk Pembinaan PKK Sekitar Rp 24 Jutaan.

Beberapa Pos modal belanja kegiatan diatas yang harus dipertanggungjawabkan Kades Mandianto, Warga Masyarakat Sungai Gelampeh meminta agar Pemeriksa Inspektorat Pemkab Kerinci untuk secara transparan dan tegas.

“Kami berharap jika temuan pelaksanaan uang kegiatan DD dilaksanakan Kades dapat dikembalikan dan harus lengkap dengan bukti setoran ke kas Desa.

Ini semata-mata agar uang pembangunan desa dapat dikelola Kades Mandianto secara terbuka.”

“Uang masyarakat bukan untuk mencari kekayaan pribadi kades, tetapi untuk pembangunan guna mensejahterakan warga,”pungkas sumber berharap pemeriksa Inspektorat tidak main mata dengan Kades.(Mdona/Ddi/Red)