Tuai Sorotan, DD Satu Miliar Dikelola Kades Pendung Tengah Kerinci Perlu Diusut APH

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Mencuat jumlah penduduk kecil di Desa Pendung Tengah di pimpin Asrianto selaku Kades sekaligus penanggungjawab Dana Desa (DD) mencapai Rp.1 Miliar itu, sontak menuai banyak pihak di Kabupaten Kerinci.

Pasalnya, bantuan DD Desa Pendung Tengah tercatat sebesar Rp.916,8 Juta, lalu ditambah lagi Rp.100 Juta bantuan dana dari Provinsi Jambi, tentu berjumlah Rp.1 Miliar lebih yang dilaksanakan Kades setempat.

Selain tuai sorotan dan buah bibir, serta bahan gunjingan para Kades sekitar, pelaksanaan penyaluran pada laporan realisasi keuangan DD 2023 berpotensi laporan asalan dan terindikasi dugaan korupsi yang perlu diusut secara hukum.

Berdasarkan data berhasil diperoleh Siasatinfo.co.id, Kamis (8/8/2024)  menyebutkan, bahwa belanja modal dikelola Kades beserta kroninya sangat janggal dan sarat dugaan korupsi yang perlu diusut secara teliti oleh Salamuddin selaku Irban Wilayah tersebut.

“Irban Wilayah Air Hangat khusus untuk Desa Pendung Tengah harus jujur dan teliti memeriksa aliran belanja untuk masing-masing Pos Kegiatan yang dikelola Kades bersama kroninya.

Karena kami curiga penyaluran uang desa Pendung Tengah banyak dicurigai sebagai laporan fiktif tidak sesuai fakta dilapangan.”

“Masak dengan jumlah penduduk paling kecil malah mendapat dana besar mencapai Rp 1 M lebih, sementara desa-desa tetangga malah mendapat DD kecil,”ujar Warga sekitar.

Adapun beberapa dugaan pos kegiatan diduga sarat dengan kecurangan yang berpotensi merugikan negara adalah, kegiatan penerangan jalan umum (PJU) habiskan uang desa sebesar Rp.121,1 Jutaan, diakui Kades cuma 20 titik.

Biaya untuk perlengkapan kantor habiskan Rp.13,5 Jutaan. Lalu biaya pelatihan tata rias sebesar Rp.15,3 Juta, poin ini diduga laporan kaleng-kaleng dan lumbung Mark Up anggaran.

“Tidak hanya uang tata rias, uang untuk belanja alat tulis kantor untuk pembinaan Karang Taruna mencapai Rp. 7 Jutaan, ini patut dicurigai.

Biaya Peningkatan kapasitas perangkat Desa untuk Pelatihan Sadar Hukum habiskan uang DD senilai Rp 9 juta perlu diaudit secara benar oleh Inspektorat Kerinci agar Kades tidak melenggang menyelewengkan uang masyarakat,”ujar sumber.

Aneh lagi, Belanja Modal secara beruntun yaitu, uang pelatihan Administrasi PKK sebesar Rp 11,6 juta, biaya kegiatan Dasa Wisma Rp 13,5 jutaan lebih, Operasional PKK Rp. 755.500, ketiga pos pengeluaran ini jika ditambahkan sudah habiskan uang desa sekitar Rp.26 juta lebih.”

“Biaya untuk membeli alat tulis posyandu habiskan uang Rp 2 juta, dana Pembinaan Group Kesenian habiskan uang Rp 12,1 Juta, kuat dugaan anggaran abal-abal yang perlu di evaluasi auditor Inspektorat dan penegak hukum.

Kami berharap ada pemeriksaan DD dari Inspektorat yang jujur, akuntabel, berintegritas, tidak tutup mata dan hanya terima laporan Kades diatas meja saja, tanpa turun lokasi desa,”pungkasnya.

Selain pos penyaluran DD tahap 1 yang diatas, ada lagi biaya Pembuatan Pos Siskamling pada tahap 2 senilai Rp 6.345.000, (Rp.6,3 Juta).

Lalu, masih tercatat penyaluran uang untuk biaya kegiatan Pelatihan Administrasi PKK sebesar Rp. 36.922.000, (Rp.36,9 Juta), padahal kucuran dana PKK ditahap satu saja menghabiskan anggaran sebesar Rp.26 juta lebih, patut diduga pos kegiatan bertopeng pembinaan PKK ini sebagai ladang empuk korupsi Kades.

Selanjutnya, biaya Pemeliharaan Jalan Lingkungan sebesar Rp 122,4 Juta perlu dipertanyakan volume fisik lapangan dan  apakah sesuai spesifikasi (RAB), jangan-jangan ini hanya belanja mark up Kades Asrianto yang bermodus kan fiktif.

Kucuran dana desa masih terjadi dengan judul kegiatan sama yaitu, Rehab Jalan Lingkungan senilai Rp 70.992.000 (Rp.70,9 Jutaan).

Laporan realisasi penyaluran kedua pos kegiatan DD diatas sarat permainan Kades yang berpotensi merugikan uang negara. Dan ini harus diusut aparat penegak hukum dan Tim Auditor Inspektorat.

Kemudian ada penyaluran DD tahap 3 yakni, Belanja Barang Perlengakapan Lainya sebesar Rp 29,5 Juta, patut dipertanyakan.

Parahnya, terjadi lagi untuk biaya untuk Koordinasi Pemerintah Desa dengan jumlah selangit sejumlah Rp 275 Jutaan, laporan realisasi DD ini betul-betul dicurigai angka nominalnya.

Pembayaran Honorarium Guru Paud dan Guru Ngaji sebesar Rp 9 juta, ditambah dengan judul sama biaya makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu dan atau belanja Alat Tulis Kantor Posyandu habiskan sebesar Rp 21,4 juta, pos ini terindikasi laporan fiktif.

Parahnya lagi, ada belanja modal untuk biaya Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa habiskan uang sebesar Rp. 28.374.800. Dan BLT tahap 3 sebesar Rp. 93,6 Juta.

Kades Asrianto kepada Siasatinfo.co.id beberapa hari lalu tidak membantah jumlah DD 2023 termasuk bantuan Provinsi Jambi mencapai Rp.1 M lebih.

Kades menyebutkan kalau pembuat laporan keuangan desanya dikerjakan Kaur Keuangan. “Dikerjakan oleh Kaur Keuangan Saldi Nabil, semua item di pos kegiatan kita tidak hapal semua,”ujarnya Kades Asrianto.(Mdona/Dedi/Red)