Terkuak, Dana Pos Ronda Rp 36 Juta Laporan Fiktif Desa Muak Akalan Kades Martono

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Dugaan pembengkakan laporan realisasi keuangan fiktif desa terindikasi korupsi Dana Desa Muak di pimpin Kades Martono makin terkuak di publik dan warga masyarakat merupakan akal-akalan Kades Martono.

Walau sudah secara kasat mata dugaan korupsi DD tahun 2023 dilaksanakan Kades Martono, namun pihak pemeriksa Irban Wilayah Satu dari Inspektorat Kerinci sepertinya tidak maksimal dalam melakukan auditor.

Berdasarkan hasil investigasi dan laporan beberapa warga setempat kepada Siasatinfo.co.id, selain terbongkar dugaan rekayasa SPJ uang DD 2023 sekitar Rp.79,3 Juta biaya operasional dan peningkatan kapasitas perangkat Desa Muak yang menjadi polemik.

Kini terkuak biaya pembangunan untuk pos ronda di DD 2023 menelan biaya tidak masuk akal sebesar Rp 36.400.000, (Rp 36,4 Juta).

Kesewenang-wenangan Kades Martono melaksanakan DD dari anggaran tahun 2022, 2023, 2024 hingga DD 2025 sepertinya tidak tersentuh aparat penegak hukum.

Menurut beberapa sumber warga setempat mengungkapkan kepada Siasatinfo.co.id, realisasi laporan Dana Desa sudah sangat kebablasan. Kesenjangan dugaan Mark Up penyaluran uang masyarakat dilakukan Kades Martono sangat kentara dan sangat mencolok, namun pemeriksaan Tim Inspektorat dinilai warga tidak signifikan.

“Sebagai warga Desa Muak, kami minta agar pemeriksaan tim pemeriksa Inspektorat Kerinci tidak main-main dan bersekongkol dengan Kades Martono.

Pemeriksaan Irban Wilayah Kecamatan Bukit Kerman dari Inspektorat Kerinci tidak selesai dibawah meja, lalu masyarakat yang menjadi korban.”

“Masak biaya pos ronda di DD 2023 habiskan uang sebesar Rp 36.400.000, (Rp 36,4 Juta), laporan SPJ ini sarat korupsi Kades Martono yang harus diusut,” tegas sumber.

Lebih parah lagi, tercatat biaya untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa sebesar Rp 59.204.185 (Rp 59,2 Juta), perangkat desa mana yang menikmati uang ini.

Selain itu, belanja Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa) Rp 67.500.000, (Rp 67,5 Juta), sampai saat ini Warga Masyarakat Desa Muak bingung dimana uang ini dihabiskan Kades Martono.

“Kedua pos diatas Kades sudah habiskan uang DD sebesar Rp.126.704.185, (Rp.126,7 Juta). Aliran uang DD ini tidak masuk akal dan patut diduga lahan korupsi Kades Martono.

Warga Muak berharap pemeriksaan tim auditor betul-betul bisa menjadi temuan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah.”

“Kami minta juga  Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas dugaan SPJ Fiktif yang terindikasi korupsi. Selama ini kami warga sini merasa dibodohi, dan saat ini waktunya harus dibongkar,”ujar sumber.

Selanjutnya, tercatat tiga kali biaya operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa yakni: 1). Rp 8.560.000, 2).  Rp 3.750.000,- 3). Rp 7.800.000,- Total ketiganya, Kades Martono habiskan DD sebesar Rp. 20.110.000,-

Padahal sebelumnya tercatat biaya untuk peningkatan kapasitas perangkat Desa, Kades Martono sudah menyalurkan DD sebesar Rp 59.204.185 (Rp 59,2 Juta).

Jadi, total kebocoran DD 2023 dengan modus operandi untuk biaya operasional Kades dan Perangkat Desa sebesar Rp. 79.314.185,- ( Rp.79,3 Jutaan) patut diduga sarang Korupsi Kades Martono yang mesti diusut APH.

Menonjol lagi, biaya pembangunan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa sebesar Rp 458.815.396,- (Rp. 458,8 Jutaan), penyaluran DD untuk kegiatan ini perlu diusut dan dipertanyakan kebenarannya. (Fir/Red)