Habiskan 4 M APBD-P Tanggap Darurat Dinas PUPR, Bupati Kerinci Jangan Mau Dikibuli SPJ Kabid

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Usai menguap dipermukaan publik soal dugaan rekayasa laporan SPJ pada pelaksanaan paket-paket proyek di Bidang Tanggap Darurat dengan sumber dana APBD-P anggaran tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, kini makin hangat disoroti.

Pasalnya, habiskan uang sekitar Rp 4 Miliar bersumber dari aliran dana APBD-P disebut-sebut berjumlah 65 titik lokasi perlu dicurigai dan harus di audit Tim BPK RI Perwakilan Jambi dan Inspektorat Pemkab Kerinci.

Sebab, menurut beberapa keterangan sumber dan di internal Dinas PUPR tentang progres kerja bidang tanggap darurat di pimpin Saprida ST, dinilai sangat tidak wajar menelan anggaran capai Rp. 4 M. Dan harus diusut tuntas Aparat Penegak Hukum Tipikor.

“Anggaran tanggap darurat diujung tahun anggaran tahun 2025 dengan pelaksanaan yang diperkirakan mulai pada pertengahan bulan Oktober sampai Desember 2025 itu sangat tidak masuk akal.

Kegiatan ini menelan dana Rp 4 miliar anggaran yang bersumber APBD-P itu sangat dikuatirkan tidak terkejar dengan waktu sempit, besar kemungkinan tidak tercapai progres kerjanya.”

“Kabid Tanggap Darurat Saprida untuk saat ini harus bertanggungjawab tentang SPJ realisasi keuangan fisik proyek sesuai fakta dilapangan. Jangan-jangan laporan rekayasa, proyek dan kontraktornya terkesan terselubung.

“Agar ada efek jera harus diusut APH dan audit BPK RI Perwakilan Jambi, karena dugaan mark up anggaran Rp 4 M berpotensi merugikan uang negara, “tegas sumber.

Dugaan proyek terselubung Tanggap Darurat yang dikelola Saprida.ST, serta kroninya harus diketahui Bupati Monadi agar tidak mudah dan mau dikibuli laporan rekayasa pejabat bidang tersebut di Dinas PUPR.

“Bupati Monadi kita harap tidak hanya menerima laporan diatas meja. Karena laporan pejabat di Dinas bisa saja hanya catatan kertas untuk mengibuli Bupati Monadi.

Secara tegas meminta Tim Auditor Inspektorat Kerinci untuk turun ke lokasi fisik proyek karena menyangkut kepentingan serta kenyamanan masyarakat Kerinci,”Aktivis Mulyadi.

Sementara itu menurut keterangan pihak Inspektorat Kerinci, kepada Siasatinfo.co.id, jika Tim Audit BPK masuk mereka hanya mendampingi, karena mengangkut anggaran APBD.

“Kita tunggu saja tahap kedua pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi masuk meng audit realisasi laporan keuangan di bidang tanggap darurat.

“Kalau sudah diperiksa BPK kami dari Inspektorat tidak bisa masuk melakukan audit, jika belum diaudit BPK, baru Tim Audit Inspektorat akan turun.

“Setiap yang namanya uang bersumber APBD pasti diperiksa dan diaudit Tim BPK, cuma apakah termasuk sample atau tidak dari Tim Audit BPK RI Jambi.”

“Dan jika APH minta untuk ikut melakukan audit ke Inspektorat dipastikan kami pun ikut mendampingi pemeriksaan fisik proyek dan memeriksa laporan SPJ di Bidang Tanggap Darurat,” Tegasnya.

Sementara itu, Saprida ST selaku pihak yang bertanggungjawab pelaksanaan dana Rp. 4 M pada kegiatan tersebut masih bungkam.

Kabid Tanggap Darurat, Saprida saat dimintai keterangannya belum menyebutkan berapa titik lokasi paket proyek tersebar dikerjakan kontraktor.

Apalagi ada sejumlah jumlah titik paket yang dikerjakan secara swakelola langsung dari bidang tersebut, tentu bakal tutup mulut karena disinyalir permainan laporan siluman. (Tim Red)