Terindikasi KKN, Jariah Kades Danau Diduga Ciptakan Pemerintahan Keluarga Disorot Warga

Siasatinfo.co.id Berita Merangin – Terkuak lagi, di Pemerintahan Desa Danau Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin dipimpin Kades Jariah penuh dengan indikasi KKN, segala jabatan berfungsi ternyata dijabat keluarga hingga disoroti warga setempat.

Sontak saja, Pemdes ini dinilai Warga Masyarakat setempat sebagai kerajaan kecil yang sekehendak hatinya saja. Sebab, mulai dari Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Sekretaris Desa dan Ketua BPD pun anaknya sendiri, ini merupakan milik satu keluarga.

Ironisnya, selain dimonopoli keluarga Kades, Ilhami menjabat di Kabid Linmas Pol PP Merangin diduga turut mengatur semua pengeluaran uang kegiatan yang harus diusut APIP Inspektorat Pemkab Merangin.

Dihadapan media salah seorang warga mengungkapkan, terkait kepemerintahan Desa Danau, dia menilai, ini tidak beres.

“kenapa tidak beres, karena struktur pemerintahan sangat KKN yang diduga kuat melibatkan keluarga, bahkan suami dari kepala desa itu sendiri Ilhami Kabid Linmas Satpol-PP Merangin diduga ikut serta mengatur strategi proyek dalam pemerintahan Desa Danau,”Ujarnya.

Dalam pernyataan klarifikasi Kades Jariah menyebutkan, kalau uang senilai Rp 100 juta Dana BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)  untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Lanjut untuk Operasional BPD, kendaraan dinas roda dua, honor guru PAUD/Tk, operasional dan honor lembaga adat, pelatihan lembaga adat. Kegiatan sesuai petunjuk teknis dari Provinsi Minggu (13/7/25) malam.

Kades Jariah menambahkan, “Bendahara masjid yang mengurus Pokir Dewan Provinsi senilai Rp 50 juta sudah di tunjuk sebelum sayo jadi kades,”ucapnya.

Keterangan Kades Jariah beda jauh dengan Ilhami selaku suaminya. Katanya uang operasional Pemdes dipakai untuk uang SPPD jemput dana pokir rehab masjid.

“Selanjutnya, masalah kaur atau perangkat desa kami sdh melalui proses dan sudah di putuskan oleh PTUN Jambi,” ucap Kades Jariah dengan logat angkuhnya soal penetapan staf desa tiba diranah PTUN.

Lebih lanjut Bendahara dijabat oleh kaur keuangan sesuai dengan arahan dinas PMD untuk menghemat kan pembayaran honor dan bendahara tidak ada honor,  syarat kaur tamatan SMA sederajat atau paket C.

Terkait dana yang di anggarkan untuk Karang Taruna senilai Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) ditambah 3000.000( tiga juta rupiah) dana itu untuk
Peralatan olah raga, mesin rumput, kayu pecahan untuk panggung masyarakat minjam buat pentas  beralek.

Sumber terpercaya media ini mengatakan, selama ini masyarakat hanya diam melihat permainan Kades Jariah, sudah tiga tahun menjabat didesa serasa telah menjadi orang hebat tanpa memikirkan nasib dan keluhan Masyarakat.

“Bagaimana tidak, masyarakat terkesan dicurangi nya, apalagi perangkat desa itu semua keluarga dekatnya, masa iya kakak ipar disuruh mengelola dana masjid dari Pokir Dewan.

“Lebih parah lagi, Ketua BPD itu anaknya sendiri, kami menilai sistem kerajaan melekat pada pemerintahan desa Danau ini,” tutup sumber. (Bay)