Temuan BPK TPP ASN Kerinci 15,7 M Bisa Saja Berujung PTUN

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Kasus Viral TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kerinci terindikasi rugikan keuangan Negara Senilai Rp.15,7 Miliar oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi bisa-bisa berujung ke ranah PTUN.

Tidak hanya di PTUN kan oleh ASN berjamaah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal dapat kado aksi unjuk rasa kalangan ASN lantaran hak dan kewajiban mereka diusik dengan berdalih pelanggaran aturan Kemendagri.

Sebab, Ratusan orang ASN lingkungan Pemkab Kerinci yang berstatus staf di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merasa halal menerima TPP karena sudah sesuai aturan mekanisme wajib terima.

Berhasil dikutip dari keterangan sumber dari ASN Pemkab Kerinci menyebutkan, bahwa uang tunjangan penambahan penghasilan (TPP) sangat sesuai kinerja yang sudah validasi Kadis begitu juga soal absensi.

“Kami staf yang terima TPP sesuai aturan, ada kinerja, absensi pagi, siang dan sore. Kinerja kita kan sudah di validasi oleh masing-masing kepala OPD.

Leading sektor TPP kami sesuai listing dari BKD dan kami merasa halal menerimanya. Lalu jika ada temuan BPK, kami tidak mau mengembalikan karena kami orang bawah bukan penentu kebijakan,”ujarnya.

Dikatakannya lagi, terhadap temuan berjamaah ASN ini, selaku staf yang tidak punya hak membuat kebijakan tentu BPK harus memilah-milah temuan.

“Mereka Tim Anggaran di Keuangan Pemkab Kerinci yang membuat kebijakan dan BPK harus bertindak tegas bukan dengan kami.

Jika tetap terdesak, tentu kami walau hanya cuma staf  di OPD akan melakukan tindakan PTUN terhadap temuan BPK ini,”kekeh sumber Siasatinfo.co.id.

Sementara Informasi diperoleh terdapat Delapan (8) Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kerinci tidak terdapat temuan BPK secara berjamaah tentang TPP ASN.

Namun janggalnya, beredar kabar bahwa tim keuangan Pemkab Kerinci meminta OPD yang tidak ada temuan tersebut, tetap setoran uang temuan di kantong TPP ASN.

Gerah dengan Tim Anggaran, sontak saja membuat 8 OPD protes, diam-diam beredar kabar ASN 8 OPD akan melakukan aksi unjuk rasa kepada Bupati Kerinci Adirozal karena dianggap dicurangi.

“Sepertinya mau curang, makan nangka mereka, malah kami yang kena getahnya. OPD yang tidak ada temuan TPP malah diminta setor, itu tidak adil dan lucu” ungkap salah seorang sumber Siasatinfo.co.id.

Lebih gawat lagi, tim keuangan bahkan lempar batu sembunyi tangan, disinyalir sengaja menjebak ASN untuk menandatangi List nama ASN yang akan membayar setoran TPP.

Menariknya TPP ASN bulan Juni tahun 2023 ini akan dicairkan tidak langsung ke rekening ASN masing-masing. Tapi malah diserahkan cek ke OPD masing-masing, lalu dicairkan oleh bendahara OPD.

“Kita diminta tanda tangan dalam list nama yang akan bayar temuan, dan akan di ambil saat cair, infonya tidak di transfer ke rekening, tapi dibayar tunai.

Sistem cek diberikan ke OPD, dan bendahara OPD yang mencairkan, tentu berpotensi besar uang TPP akan terjadi potongan, jika menolak? Bisa-bisa kena masalah” ucapnya. (Ncoe/Red)