Tekan Pencegahan Korupsi Terstruktur, KPK Gelar Rakornas dengan Kepala Daerah se-Indonesia

Siasatinfo.co.id, Berita Jambi – Kepala Daerah saat secara tegas diminta hati-hati dalam melaksanakan uang rakyat yang diembannya, mereka diharuskan tidak menyalahgunakan wewenang jika tak mau dipenjara.

Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia hari ini, Kamis (15/5/2025).

Acara yang berlangsung di [sebutkan lokasi jika ada, contoh: Jakarta Convention Center] ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam sambutannya,  Ketua KPK Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau menyoroti bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama membangun sistem yang anti korupsi di wilayah masing-masing,” ujar Ketua KPK.

Rakornas ini juga diisi dengan sesi diskusi dan pemaparan materi terkait berbagai aspek pencegahan korupsi, termasuk pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. KPK juga memaparkan berbagai program pencegahan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Sejumlah kepala daerah yang hadir menyambut baik inisiatif KPK ini. Mereka menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta bekerja sama dengan KPK dalam memberantas praktik korupsi.

“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh kepala daerah dalam pemberantasan korupsi. “Kami siap untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang telah disampaikan KPK,” tegasnya.

Rakornas ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

KPK berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung pemerintah daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sembrono. (Ynr/Dedi/Red)