Tak Mampu Usut Korupsi DD Kades, Pejabat Teras Inspektorat Kerinci Harus Siap Terima Konsekuensi Mutasi ke Perpustakaan

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Carut marut laporan Penyaluran Dana Desa sarat dengan Penyelewengan, Penyalahgunaan uang masyarakat berpotensi merugikan uang negara di daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi semakin brutal dan terus menuai sorotan semua pihak.

Tapi anehnya, pengawasan terhadap realisasi laporan keuangan DD anggaran 2023 masih banyak ditemukan kejanggalan antara belanja modal fisik pembangunan dikeluarkan tidak sinkron dengan fakta lapangan.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan kru Media Siasatinfo.co.id, pelaksanaan kegiatan dengan biaya bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2023, sebagian Kades terlambat melaporkan realisasi penyaluran DD yang harus diketahui publik secara transparan.

“Hasil catatan kami dilapangan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dikerjakan banyak ditemukan kejanggalan dan sarat dugaan korupsi.

Pantauan kita, sepertinya laporan Siskeudes didalangi oknum-oknum Kades tidak sinkron dengan apa yang dikerjakan dilapangan.”

“Lebih parah laporan penggelontoran uang masyarakat di 3 desa Kecamatan Air Hangat Barat, yakni Desa Koto Cayo, Desa Koto Tengah dan Desa Koto Mudik. Ketiga desa ini terendus paling parah dan berpotensi korupsi,”ujar aktivis Mulyadi bersama rekannya.

Ironis lagi, pihak pemeriksa dari Irban – irban wilayah yang dipercaya oleh Inspektur Inspektorat Pemkab Kerinci malah dinilai banyak kongkalikong dengan para Kades bermasalah.

Buktinya, sekian banyak kasus-kasus penyalahgunaan DD 2023, Tim Auditor Inspektorat terkesan bungkam dan tutup mata.

“Agar ada ketegasan dan pengawasan pelaksanaan DD dilakukan semena-mena Kades, pemicunya diduga ada permainan mata oknum Pemeriksa di Inspektorat.

Kita berharap, para pejabat penting Inspektorat dan pemeriksa nakal harus di rolling ke dinas lain biar ada penyegaran yang signifikan.”

“Karena setau kita, belum ada Kades-kades nakal yang direkomendasikan ke pihak aparat penegak hukum (APH) untuk diusut, yang ada karena diusut langsung Tim Tipikor Polres maupun Kejaksaan.

Akibat pengawasan keuangan DD lemah, pejabat teras di Irban wilayah serta Pemeriksa harus siap menerima konsekuensi siap mutasi dan dipindah tugaskan ke kantor perpustakaan biar banyak membaca,”tegas Dedi Aktivis aktif memantau keuangan negara. (Mdona/Depa/Red)