Surat Terbuka Kepada Gubernur dan Polda Jambi Menjalar ke Praktik Mafia Jabatan Disdik Merangin

Siasatinfo.co.id, Berita Kerinci – Aksi protes terhadap pengangkatan pasca pelantikan Kepala Sekolah SD oleh M Syukur Bupati Merangin makin menjalar dan merambah ke penegakan hukum.

Selain aksi unjuk rasa, mosi tidak percaya kepada penegak hukum pun dituangkan dalam surat terbuka ditujukan ke Gubernur Jambi, Kapolda Jambi dan Kejati Jambi.

Dikutip Siasatinfo.co.id, Selasa 16 Juni 2026 pada Group Berita Merangin menyampaikan aspirasi atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan yang tercoreng oleh dugaan praktik mafia jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Merangin.

Berikut isi surat terbuka yang tayang di “Group Berita Merangin”.

Kepada Yang Terhormat:
​Gubernur Jambi
​Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi
​Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi
​Di Tempat.

​Dengan hormat,
​Melalui surat permohonan ini, kami selaku masyarakat/peduli pendidikan menyampaikan aspirasi, kekhawatiran mendalam, sekaligus tuntutan tegas terkait kondisi hukum dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Merangin.

​Saat ini, dunia pendidikan di Kabupaten Merangin tengah dicoreng oleh dugaan praktik mafia jabatan, berupa aksi jual-beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, serta jual-beli jabatan Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP. Kejahatan ini tidak hanya merusak moral dan integritas ASN, tetapi juga secara langsung menghancurkan mutu pendidikan yang menjadi hak dasar anak-anak di Kabupaten Merangin.

​Mosi Tidak Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Merangin
​Kami menilai bahwa instansi penegak hukum dan pengawasan di tingkat daerah, yaitu Polres Merangin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin, dan Inspektorat Kabupaten Merangin, telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Kegagalan ini didasari oleh indikasi berikut:

​APH tingkat kabupaten terkesan tidak mampu, tidak sanggup, dan membiarkan praktik lancung ini terus berjalan subur di depan mata.

Lambatnya penanganan dan tidak adanya tindakan konkret memicu dugaan dan kecurigaan besar di tengah masyarakat: Jangan-jangan, oknum-oknum di lembaga pengawas dan penegak hukum tingkat kabupaten ini juga terlibat atau ikut menikmati aliran dana dari kejahatan sistemik tersebut.

​Harapan dan Tuntutan Kepada Jajaran Tingkat Provinsi Jambi
​Demi tegaknya keadilan dan bersihnya dunia pendidikan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kami memohon dan menuntut agar Gubernur Jambi, Polda Jambi, dan Kejati Jambi segera mengambil alih dan melakukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures):
​Ambil Alih Kasus (Supervisi Total): Kami meminta Polda Jambi dan Kejati Jambi untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan jual-beli jabatan ini dari Polres dan Kejari Merangin demi transparansi dan objektivitas penyelidikan.

​Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu: Tangkap, periksa, dan adili seluruh oknum yang terlibat, mulai dari aktor intelektual di Dinas Pendidikan, para perantara, hingga oknum Kepala Sekolah yang kedapatan “membeli” jabatan tersebut.
​Pemeriksaan Khusus Internal (Inspektorat Provinsi): Memohon kepada Gubernur Jambi untuk menerjunkan Inspektorat Provinsi guna melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proses mutasi dan promosi jabatan di Dinas Pendidikan Merangin.

​”Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Jika jabatan fungsional pendidikan diperoleh dengan cara berdagang, maka hancurlah masa depan generasi muda di Kabupaten Merangin.”
​Kami sangat menaruh harapan besar kepada ketegasan Bapak Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, dan Kajati Jambi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan jalannya pemerintahan yang bersih (good governance). Jangan biarkan Merangin terus tenggelam dalam praktik korupsi yang terstruktur.

​Hormat Kami,
​Masyarakat Peduli Keadilan dan Pendidikan Merangin.**

Polda Jambi
Kejaksaan RI
Al Haris Jambi